Antara Budaya Kerja Keras dan Budaya Ketua

Mahasiswa ingin menjadi ketua organisasi. Aktivis ingin menjadi pengurus inti. Dalam birokrasi, banyak orang lebih bersemangat mengejar jabatan dibanding meningkatkan kualitas pelayanan. Di dunia akademik, tidak sedikit yang lebih tertarik pada posisi struktural dibanding pengembangan riset dan karya ilmiah.

Bahkan dalam realitas sosial tertentu, tidak sedikit orang yang ingin memegang banyak posisi sekaligus dalam waktu bersamaan: menjadi ketua organisasi ini dan itu, sekretaris lembaga ini dan itu, pembina komunitas ini dan itu, hingga terus menambah jabatan sosial yang kadang melebihi kapasitas kerja yang benar-benar dapat dijalankan secara maksimal.

Fenomena lain yang cukup terasa, kita bisa lihat semakin besarnya gairah masyarakat terhadap politik kekuasaan dibanding terhadap kerja profesional yang menghasilkan karya nyata.

Dalam banyak ruang percakapan sehari-hari pun baik di lingkungan perusahaan, termasuk di kampus, isu politik kekuasaan jauh lebih mudah membangkitkan antusiasme dibanding pembicaraan tentang peningkatan kualitas kerja, riset, inovasi, keterampilan, atau produktivitas.

Kita juga bisa melihat fenomena belakangan ini, semakin banyak orang yang ambisi dan berlomba ingin menjadi anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur, pejabat, ketua organisasi, pimpinan lembaga, dan berbagai posisi struktural lainnya. Sementara minat untuk menjadi ilmuwan, peneliti, teknisi unggul, insinyur hebat, atau pekerja profesional yang benar-benar menghasilkan karya konkret sering kali tidak memperoleh gairah sosial sebesar itu.

Fenomena ini menunjukkan bahwa jabatan sering tidak lagi dipandang sekadar sebagai amanah atau tanggung jawab, tetapi juga sebagai simbol prestise sosial. Semakin banyak posisi yang dimiliki, semakin tinggi pula pengakuan yang dirasakan di tengah masyarakat.

Akibatnya, ruang sosial kita dipenuhi perlombaan mengumpulkan status, posisi, dan pengaruh, sementara kualitas output kerja nyata tidak selalu berkembang secara sebanding. Orang menjadi sibuk mempertahankan jabatan dan membangun relasi politik, tetapi kurang fokus membangun kompetensi, inovasi, dan produktivitas kerja yang konkret.

Tentu kepemimpinan tetap penting. Sebuah bangsa memerlukan pemimpin yang baik dan berintegritas. Namun persoalannya muncul ketika hasrat memegang posisi jauh lebih besar daripada hasrat menjadi pekerja keras dan profesional unggul di bidangnya.

Akibatnya, profesi atau posisi pekerja produktif yang sebenarnya merupakan tulang punggung kemajuan sering kurang memperoleh penghargaan sosial dan ekonomi yang memadai. Para pekerja lapangan, guru honorer, teknisi, pegawai biasa, atau karyawan yang bekerja keras dan menghasilkan output nyata setiap hari sering memperoleh penghargaan yang jauh lebih kecil dibanding mereka yang memiliki posisi struktural.

Pejabat mendapat penghasilan besar, sementara para pekerja yang benar benar langsung bersentuhan dengan proses produksi barang atau mereka yang benar-benar menghasilkan barang dan layanan justru dibayar jauh lebih murah, bahkan dengan perbandingan yang sangat jauh.

Dari sinilah perlahan muncul pola pikir sosial: “kalau ingin sejahtera dan dihargai, ya memang harus punya jabatan.” Akibatnya, tidak sedikit orang yang akhirnya lebih sibuk mencari jalan cepat masuk ke lingkaran kekuasaan dibanding menikmati dan mengembangkan profesinya secara serius.

Fenomena ini dapat dilihat dalam banyak ruang kehidupan sehari-hari. Di kantor, pegawai yang paling rajin belum tentu menjadi sosok yang paling dihormati. Kadang justru mereka yang dekat dengan lingkaran kekuasaan lebih disegani. Akibatnya, sebagian orang lebih sibuk membangun relasi politik dibanding meningkatkan kualitas kerja.

Di kampus, tidak sedikit mahasiswa yang lebih sibuk mengejar posisi organisasi dibanding memperdalam kemampuan akademik atau penelitian. Jabatan organisasi sering dianggap lebih prestisius daripada menghasilkan karya ilmiah berkualitas.

Dalam birokrasi, energi besar kadang habis untuk perebutan posisi dan promosi jabatan, sementara kualitas pelayanan publik tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Persoalan lain muncul ketika kerja keras tidak diikuti penghargaan ekonomi dan sosial yang memadai. Banyak pekerja bekerja keras yang sebenarnya produktif, namun karena memang posisinya karyawan bawahan, mereka tidak mendapat apresiasi dan kesejahteraan yang memadai, bahkan tidak jarang "diperdaya" atau "dimanfaatkan" oleh bos atau atasan yang menduduki jabatan tinggi.