Berita Medan

Mutasi Pejabat Deli Serdang ke Medan, Sekda Wiriya Disorot Soal Utang Jabatan

Merka tak sekadar masuk, tapi langsung menempati jabatan strategis, mengalahkan pejabat-pejabat Pemko Medan

Penulis: Dedy Kurniawan | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/DEDY
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menandatangani berkas proses seleksi Inspektorat Medan. 

TRIBUN-MEDAN.com MEDAN- Fenomena masuknya sejumlah mantan pejabat dari luar daerah ke lingkungan Pemerintah Kota Medan semakin jadi sorotan, baik di kalangan ASN internal maupun publik luas.

Merka tak sekadar masuk, tapi langsung menempati jabatan strategis, mengalahkan pejabat-pejabat Pemko Medan yang sudah puluhan tahun susah payah meniti karier.

Dua nama yang belakangan paling disorot adalah Citra Effendi Capah, kini menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Erfin Fakhrurrazi, yang baru saja menang kontestasi seleksi terbuka sebagai Kepala Inspektorat Medan.

Capah merupakan mantan pejabat Pemkab Deli Serdang, sementara Erfin berasal dari Pemkab Serdang Bedagai.

Masuknya keduanya ke struktur penting Pemko Medan bukan tanpa cerita. Informasi yang beredar, menyebut mutasi Capah tidak lepas dari kedekatannya dengan Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman.

Keduanya pernah menjadi “duet” birokrasi di Pemkab Deli Serdang, ketika Wiriya menjabat Penjabat Bupati dan Capah merupakan Asisten Pemerintahan merangkap Pj Sekda.

Sementara Erfin Fakhrurrazi disebut mendapat angin segar melalui jalur pertemanan lama.

Ia dan Wali Kota Medan Rico Waas diketahui merupakan kawan sekelas ketika duduk di SMA Negeri 2 Medan.

Hubungan personal itu kian ramai dibicarakan setelah Erfin memenangkan seleksi terbuka Kepala Inspektorat, sementara Capah melenggang lewat mekanisme job fit.

“Bukan Sekadar Rotasi, Ini Soal Masa Depan Ribuan ASN Pemko Medan

Pemerhati kebijakan publik, Elfenda Ananda, menegaskan bahwa fenomena pejabat “impor” ini bukan persoalan sederhana.

Di balik mutasi itu, ada masa depan ribuan ASN Pemko Medan yang bertahun-tahun meniti karier, namun harus melihat kursi-kursi strategis diduduki pendatang baru.

“Secara aturan memang boleh. Tapi faktanya, pejabat impor ini membuat kompetisi promosi jadi tidak seimbang. Mereka hadir dengan jejaring politik, hubungan personal, bahkan kedekatan emosional. ASN internal jelas dirugikan,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Elfenda menyebut, praksis ini hanya akan memperbesar risiko kerusakan sistem karier ASN jika proses seleksi, promosi, dan mutasi tidak dilakukan secara benar-benar objektif.

Ia menilai Pemko Medan belum mampu memberi jaminan bahwa pejabat impor tersebut tidak menggerus ruang promosi ASN yang sudah lama mengabdi.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved