Berita Medan

Mutasi Pejabat Deli Serdang ke Medan, Sekda Wiriya Disorot Soal Utang Jabatan

Merka tak sekadar masuk, tapi langsung menempati jabatan strategis, mengalahkan pejabat-pejabat Pemko Medan

Penulis: Dedy Kurniawan | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/DEDY
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menandatangani berkas proses seleksi Inspektorat Medan. 

“Kalau talent pool, rekam jejak, dan penilaian kinerja tidak dibuka ke publik, bagaimana menjamin mutasi ini murni soal kompetensi? Jangan-jangan hanya soal kedekatan politik atau balas budi,” tegasnya.

Intervensi Sekda? “Jawab dengan Transparansi, Bukan Bantahan”

Salah satu isu panas yang mencuat ke permukaan adalah dugaan campur tangan Sekda Wiriya Alrahman dalam proses mutasi dan penempatan pejabat-pejabat luar daerah tersebut.

Selain Capah, pola serupa juga ditemukan pada dua nama lain yang disebut berasal dari lingkaran birokrasi sebelumnya, yakni Heriansyah Siregar, mantan Kadis Perkim dan Pertanahan (proses perpindahan sedang berjalan), dan Imran Doni Fauzi, kini berdinas di BPBD Medan

“Pertanyaan publik sangat wajar, apakah jabatan diberikan karena kebutuhan kompetensi, atau karena relasi personal, politis, bahkan utang budi?” kata Elfenda.

Ia meminta Pemko Medan tidak sekadar menampik isu intervensi tanpa bukti. “Jika benar ada campur tangan di luar kewenangan, itu alarm serius. Merit system runtuh, dan karier ASN internal bisa habis dikorbankan.”

Rico Diminta Tegas: Jangan Terjebak Bayang-Bayang Pengaruh

Elfenda menilai Wali Kota Medan, Rico Waas, harus mengambil langkah korektif. Tanpa latar belakang birokrasi, Rico disebut harus lebih waspada terhadap potensi dominasi dan permainan pengaruh di sekelilingnya, termasuk oleh pejabat senior seperti sekda.

Ia menawarkan tiga rekomendasi:

1. Membuka proses mutasi, seleksi, dan promosi secara total, termasuk kompetensi, kualifikasi, dan alasan setiap penempatan.

2. Menegakkan merit system, pejabat luar daerah hanya boleh diambil jika memang tidak ada kompetensi yang memadai dari internal.

3. Mengendalikan potensi abuse of power, memastikan tidak ada pejabat, termasuk Sekda, yang bermain di luar koridor.

“Mutasi itu sah saja, selama untuk memperkuat organisasi. Bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Wali Kota harus berani mengutamakan pejabat internal Pemko Medan dan keluar dari bayang-bayang pendahulunya,” tutup Elfenda.

Sebelumnya, soal hubungan teman SMA Wali Kota Medan, Erfin tak bisa berkilah. Dia pun melemparkan jawaban diplomatis. 

"Kebetulan saja itu, Bang. Saya pikir di lingkungan Pemko Medan ini juga banyak satu sekolah SMA 2 Medan. Kebetulan saja ya," jawab Erfin saat dilantik 10 September 2025. 

Sumber: Tribun Medan
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved