TERUNGKAP PERAN Gubernur Bobby dan Eks Kapolres Tapsel AKBP Yasir Ahmadi dalam Kasus Topan Ginting

Kehadirannya disebut sebagai bagian dari survei proyek, bukan kegiatan off-road seperti yang sempat diklaim.

Hakim meminta agar Bobby Nasution dan mantan Pj Sekda Sumut Effendy Pohan dihadirkan dalam sidang untuk menjelaskan dasar hukum Pergub terkait pergeseran anggaran.

Tanggapan Jaksa KPK

Jaksa KPK Eko Wahyu menegaskan bahwa proyek seharusnya diawali dengan perencanaan.

Fakta bahwa perencanaan dilakukan setelah tender menunjukkan adanya kejanggalan.

Ia juga menyatakan bahwa proyek tersebut bukan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tidak bersifat mendesak, sehingga tidak layak untuk dikecualikan dari proses perencanaan.

Sementara, hakim Khamozaro Waruwu menekankan pentingnya supremasi hukum dan meminta agar semua pihak yang terlibat, termasuk pejabat tinggi, dihadirkan dalam persidangan.

Ia menyatakan bahwa jika mekanisme pergeseran anggaran tidak berjalan sesuai aturan, maka Gubernur Bobby Nasution harus bertanggung jawab.

Fakta-fakta persidangan ini mengarah pada dugaan kuat adanya persekongkolan dan pelanggaran prosedur dalam penganggaran dan pelaksanaan proyek.

(cr17/tribun-medan.com) 

Baca juga: Kala Bobby Bilang Proyek Jalan yang Kena OTT KPK Tetap Lanjut, Kadis PUPR: Stop  

Baca juga: PENYEBAB Bobby Nasution Copot Sekdis Koperasi UKM Sumut: Gratifikasi, Etika Birokrasi, dan Kekerasan

Baca juga: KORUPSI Jalan di Sumut, Eks Kapolres Tapsel Berperan Buka Pintu ke Topan Ginting dengan Akhirun

Baca juga: Peran AKBP Yasir Ahmadi Kenalkan Topan Ginting dan Akhirun pada Kasus Korupsi Jalan Sumut

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan