Belum Ada Pemanggilan Bobby Nasution, AKBP Rossa Purbo Bekti Dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK

Ringkasan Berita:Kasus Suap Proyek Jalan di Sumut

 

KAMI menyoroti Gubernur SUmut Bobby Nasution tak kunjung diperiksa

 

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidikan KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewan Pengawas

 

 KPK masih  mencermati perkembangan persidangan, khususnya persidangan klaster penerima suap eks Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting

TRIBUN-MEDAN.com - Belum ada pemanggilan terhadap Gubernur Sumut Bobby Nasution terkait kasus suap proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut).

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi sasaran.

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidikan KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas).

AKBP Rossa dilaporkan oleh Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada Senin (17/11/2025) atas dugaan pelanggaran etik, yakni menghambat proses hukum yang diduga melibatkan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Bagaimana respons KPK?

Baca juga: FAKTA BARU Jumlah Oknum TNI Terlibat Kasus Tewasnya Kepala Cabang Bank BUMN Bertambah, Total 3 orang

Menanggapi adanya dugaan penghambatan dalam kasus ini, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa proses hukum berjalan lancar dan justru sedang dikembangkan.

"Kami yakinkan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terkait dengan perkara tersebut berjalan secara baik," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/11/2025).

Baca juga: DUDUK PERKARA Perwira Iptu Suherdi Ditarik Paksa Warga, Markas Polsek Dikepung, Brimob dan TNI Turun

Budi menjelaskan, kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) ini terus berkembang.

Tim penyidik, menurutnya, secara maraton telah melakukan pemeriksaan saksi dan penggeledahan di berbagai lokasi.

"Dari penggeledahan-penggeledahan itu tim juga menemukan adanya fakta-fakta lain, adanya dugaan bahwa praktik-praktik pengkondisian dalam pengadaan barang dan jasa, juga diduga terjadi di locus-locus lainnya," jelas Budi.

Ia menambahkan, penggeledahan tidak hanya fokus di lokus perkara awal (PUPR Provinsi dan BCN Sumut), tetapi juga meluas ke sejumlah kabupaten dan kota lain di Sumut.

"Artinya apa? Bahwa setiap kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini seringkali menjadi pintu masuk bagi KPK untuk kemudian melihat dan membuka apakah modus dan praktik-praktik dugaan tindak pidana korupsi yang serupa juga terjadi di sektor-sektor lain," paparnya.

Dalam laporannya ke Dewas, Koordinator KAMI, Yusril Skaimudin, menuding AKBP Rossa Purbo Bekti telah merusak kepercayaan publik. 

Pihaknya menyoroti fakta bahwa Bobby Nasution tak kunjung diperiksa, padahal perannya dinilai sudah terang benderang di media dan tersangka lain telah masuk persidangan.