PDI Perjuangan Sumut

Ketua DPD PDIP Sumut Bawa Benih Jagung P-32 ke Huta Rihit, Warga Rindukan Jalan yang Pernah Dibangun

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus anggota Komisi XIII DPR RI, Drs Rapidin Simbolon MM, kembali turun ke desa-desa

Tayang:
Editor: Arjuna Bakkara
TRIBUN MEDAN/Arjuna Bakkara
Ketua DPD PDIP Sumut yang juga Anggoga Komisi XIII DPR RI Drs Rapidin Simbolon MM menyerahkan benih jagung unggul P-32 kepada warga saat mengunjungi Desa Huta Rihit, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, Senin (25/5/2026). Dalam pertemuan itu, warga kembali menyampaikan harapan agar pembangunan jalan desa yang pernah dibuka pada masa Rapidin menjabat Bupati Samosir dapat dilanjutkan, setelah sejumlah proyek infrastruktur pada periode berikutnya justru terseret persoalan hukum. 

Ketua DPD PDIP Sumut Bawa Benih Jagung P-32 ke Huta Rihit, Warga Rindukan Jalan yang Pernah Dibangun

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR-Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus anggota Komisi XIII DPR RI, Drs Rapidin Simbolon MM, kembali turun ke desa-desa di Kabupaten Samosir, Senin (25/5/2026). 

Dalam kunjungan itu, Rapidin membagikan benih jagung unggul jenis P-32 kepada petani di Desa Huta Rihit, Kecamatan Nainggolan, dan Desa Maduma, Kecamatan Simanindo.

Namun, di balik pembagian benih jagung tersebut, warga juga menyinggung persoalan lama yang hingga kini belum selesai, pembangunan jalan desa yang sempat dibuka pada masa Rapidin menjabat Bupati Samosir, tetapi kemudian tersendat dan bahkan berujung persoalan hukum pada periode pemerintahan berikutnya.

Di Desa Huta Rihit, Rapidin disambut masyarakat pada petang hari di tengah cuaca yang masih diguyur hujan. Warga mengaku masih merasakan manfaat jalan yang dibangun beberapa tahun lalu untuk membuka akses dari desa menuju jalan utama.

Tokoh masyarakat setempat, Oppu Amanda Rumapea, mengatakan pembangunan jalan pada masa pemerintahan Rapidin menjadi salah satu proyek yang paling dirasakan masyarakat pedalaman.

“Jalan itu sampai sekarang masih kami nikmati manfaatnya. Dulu akses ke desa sangat sulit,” ujarnya.

Warga lainnya, Bendor Rumapea, menyebut pembangunan infrastruktur pada masa Rapidin sempat memberi harapan besar bagi masyarakat, terutama petani yang selama ini kesulitan mengangkut hasil panen keluar desa.

Menurut dia, setelah pergantian pemerintahan daerah, sejumlah pembangunan jalan yang sebelumnya direncanakan justru tidak lagi berjalan mulus. Bahkan beberapa proyek rekonstruksi jalan di Samosir belakangan menjadi sorotan aparat penegak hukum.

“Dulu pembangunan jalan itu sangat menolong masyarakat. Kami berharap bisa dilanjutkan lagi seperti yang pernah dibangun dulu,” katanya.

Belakangan, proyek rekonstruksi jalan di kawasan Hutaginjang dan Sihapilis dengan nilai mencapai sekitar Rp18 miliar memang tengah dalam proses penyidikan Kejaksaan Negeri Samosir.

Kejari bahkan telah mendatangkan tim ahli untuk menghitung dugaan kerugian negara dalam proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 tersebut. 

Selain itu, proyek rekonstruksi Jalan Hutaginjang senilai Rp8,7 miliar juga disebut telah menuai sorotan sejak proses lelang karena diduga terdapat pelanggaran dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan. 

Di hadapan warga, Rapidin mengakui pembangunan infrastruktur di daerah saat ini menghadapi tekanan anggaran. Meski demikian, ia menegaskan akses jalan di desa-desa pertanian tetap harus diperjuangkan karena berkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat.

“Persoalan jalan memang tidak mudah di tengah kondisi anggaran sekarang. Tetapi pembangunan infrastruktur desa tetap harus dikawal supaya masyarakat tidak terisolasi,” ujar Rapidin.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved