Dialog dengan Mahasiswa Alot, Sekda Siantar Sebut Tidak Ada Kesalahan Atas Penetapan NJOP

“Sehingga tidak berbeda-beda kita memandangnya. Yang menengah ke bawah dan dia terdaftar sebagai orang miskin di DTKS, itu kita beri potongan diskon. Ini sudah kita lakukan. Masyarakat yang tidak sanggup bayar kita beri relaksasi,” kata Junaedi. 

Sementara itu, Kepala BPKD Arri S Sembiring dan Kabid PBB Christianto Silalahi menerangkan bahwa kronologis penetapan NJOP sejatinya tidak pernah disesuaikan sejak tahun 2013. 

Sebelumnya NJOP adalah pajak yang dikelola pemerintah pusat dan baru diserahkan pengelolaannya ke pemerintah daerah pada tahun 2013.

“Sebelumnya ini menjadi pajak pusat. Dan baru tahun 2013 menjadi pajak daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2020 terbitlah surat dari KPK yang menyampaikan agar kita (Pemko Siantar) berkoordinasi ke BPN untuk melakukan sertifikasi tanah secara akurat dan terintegrasi,” kata Arri. 

Selanjutnya, BPKD Kota Siantar dan BPN Pematangsiantar menelurkan Zona Nilai Tanah (ZNT) terbaru pada tahun 2020. Penetapan ZNT kemudian dipakai dalam penetapan NJOP tahun 2021. 

“Penyesuaian NJOP dilakukan setiap 3 tahun sekali. Jadi selama dua tahun kebijakan ini dibuat, belum mendapatkan keinginan warga. Maka kita berdasarkan kerjasama dengan KJPP, kita mutakhirkan lagi Zona Nilai Tanah di Kota Pematangsiantar,” kata Arri. 

Arri menyampaikan bahwa penetapan NJOP ini juga dilakukan koordinasi dengan DPRD, masyarakat, organisasi kenotarisan, dan stakeholder terkait.

Pemerintah membuka ruang diskusi seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin tahu alasan penetapan NJOP. 

Bertahan pada Tuntutan

Terkait segala penjelasan pemerintah daerah, mahasiswa dan koalisi masyarakat bertahan pada tuntutan.

Mereka meminta Pemko Pematangsiantar khususnya Wali Kota Wesly Silalahi untuk membatalkan kenaikan NJOP.

“Kita sesuai pada Pakta Integritas yang bapak sepakati saja kemarin agar bagaimana NJOP ini dibatalkan,” ujar Anthony Damanik dari kalangan masyarakat yang didukung beberapa mahasiswa. 

Terkait permintaan itu, Sekda Junaedi Sitanggang juga kembali menjelaskan bahwa pembatalan atau pencabutan NJOP harus sesuai aturan. Harus diperlukan kajian dan koordinasi kepada Mendagri.

“Kalian yakin ini mau membatalkan? Iya nanti kita sama-sama menghadap ke Mendagri untuk mendengar apa yang disampaikan,” kata Junaedi yang menutup pembicaraan dengan menggandeng mahasiswa untuk berkoordinasi ke Kemendagri.

(alj/tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel