Kepala BKD Sumut Mengaku Diteror SMS Dari PNS Koruptor yang Dipecat tapi Kekeh Enggan Bocorkan Nama

Saya tidak bisa berikan nama-nama karena saya merasa kasihan dengan mereka. Dan ini jelas menyangkut kehidupan keluarganya

Kepala BKD Sumut Mengaku Diteror SMS Dari PNS Koruptor yang Dipecat tapi Kekeh Enggan Bocorkan Nama
Tribun Medan /Satia
Kepala BKD Provinsi Sumut, Kaiman Turnip. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUN MEDAN.com, MEDAN-Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Suamtera Utara, Kaiman Turnip enggan menyampaikan siapa saja nama-nama aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam kasus korupsi.

Pasalnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada 25 orang dari total 33 ASN yang terlibat kasus korupsi.

Diketahui pula, Provinsi Sumut juwarai peringkat pertama dalam ASN terbanyak terlibat dalam kasus korupsi. Sebanyak 298 ASN tersebar seluruh kabupaten/kota di provinsi ini. Untuk lingkungan kepemerintahan provinsi ada sebanyak 33 nama yang akan di PTDH.

"Saya tidak bisa berikan nama-nama karena saya merasa kasihan dengan mereka. Dan ini jelas menyangkut kehidupan keluarganya," kata dia, kepada Tribun Medan, Sabtu (12/1/2018).

Kaiman enggan membeberkan nama-nama tersebut karena menyangkut keprihatinan dengan keluarga ASN tersebut.

Selain itu, dirinya juga mengatakan, bahwa daftar nama-nama ASN yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut adalah rahasia negara.

Ini Jawaban Edy Rahmayadi Minta Dibeberkan 25 PNS Koruptor Pemprov yang Dipecat Tidak Hormat

PNS Koruptor Ancam Beberkan Kasus, Edy Rahmayadi: Pecat, Sudah Saya Tandatangani

BKD Minta Semua OPD Secepatnya Laporkan Daftar PNS Koruptor dan Narapidana

Ini Nama-nama 10 PNS Koruptor yang Masuk Daftar Pemecatan di Pemko Pematangsiantar

"Pada kode kertas amplopnya ada tulisan rahasia. Itu yang tidak bisa aku berikan," katanya.

Menurutnya, jumlah ASN yang akan dipecat dengan cara tidak hormat itu akan terus bertambah, selama proses pengadilan masih dilanjutkan. Pasalnya bila pemerintah melakukan pemecatan harus menerima surat keputusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) dari pengadilan.

"Kami menunggu surat keputusan dari pengadilan lah, atas dasarnya kami melakukan pemecatan karena proses inkrah dari pengadilan," ujarnya.

Frets Butuan dan Abdul Azis Tinggalkan PSMS Medan, Sampaikan Salam Perpisahan Lewat Instagram

Kucing Jutek Ini Mendadak jadi Artis Instagram Setelah Diselamatkan dari Jalanan oleh Sang Pemilik

Halaman
12
Penulis: Satia
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved