Polemik Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Desakan dari NU dan MUI, Presiden Bahas Rancangan Perppu
Presiden Jokowi tengah membahas rancangan Perppu terkait Pilkada Serentak 2020.
lihat foto
"Yang kedua, rekapitulasi suara dan akuntabilitasnya serta transparansinya sangat sulit karena tidak ada kontrol dari masyarakat karena situasi dan kondisi," ungkapnya.
Dan yang utama, dia juga mempertanyakan bagaimana kenyamanan dan keamanan para pemilih dan penyelenggara pemilu.
"Yang ketiga adalah keamanan dan kenyamanan penyelenggara dan pemilih," imbuhnya.
Dia mempertegas pandemi Covid-19 bukan semata-mata memengaruhi ekonomi, namun yang paling utama serangan terhadap kesehatan masyarakat.
Ketakutannya adalah, munculnya kluster baru usai pilkada dihelat.
"Saat ini, kita bukan lagi cerita ekonomi, bukan lagi cerita politik, tapi kita cerita kesehatan, ini bagaimana pencegahannya; kita jangan melakukan penindakan sementara kita tidak punya instrumen penindakan. Apalagi munculnya lagi klaster baru usai Pilkada," lanjutnya.
Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia, secara khusus di Kota Medan memberi dampak besar terhadap hubungan antar negara.
Dia malah memilih mengutamakan kesehatan masyarakat daripada Pilkada yang kemungkinan akan menambah klaster baru bila berlangsung di masa pandemi.
"Saat ini, kita sudah ditolak beberapa negara, ini menunjukkan bahwa kita sedang dalam kontrol yang lemah. Sebab keamanan yang terbesar kan keselamatan rakyat. Kalaulah memang ragu-ragu, lebih baik ditunda," ungkapnya.
"Ini juga mesti kita pikirkan bagaimana pasangan calon saat sampaikan visi-misi, ini kan akan terjadi pengerahan massa, satu sisi kita menolak kerumunan tapi satu sisi kita fasilitasi kerumunan," sambungnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa menunda lebih baik dilakukan daripada harus menyelenggarakan Pilkada pada saat pandemi Covid-19.
"Memang penundaan tersebut lebih jernih sebagai penyelesaian masalah, dan kita harus instrospeksi diri dan ini bukan masalah dukung-mendukung ya, kita harus objektif melihat apa yang terjadi bahwa pertambahan jumlah kasus yang positif Covid-19 semakin meningkat," ujarnya.
"Kita sudah melihat ada fakta, lalu konsepnya gimana, generalisasinya, lalu apa yang kita buat dalam pencegahannya. Kita harus bicara masa kini, pandemi yang sedang kita alami. Maka marilah berhenti sejenak untuk berbicara bagaimana memanusiakan manusia, dan mampu berempati di masa pandemi ini," pungkasnya.
(cr3/tribun-medan.com)
• 59 Pasangan Positif Corona, Komnas HAM Usul Tahapan Pilkada Serentak Ditunda, Bawaslu Menanggapi
• Jusuf Kalla Usul Tunda Pilkada, Pengamat Politik: Sangat Sulit Ditunda
• Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Jangan Ada Lagi Pengumpulan Massa di Tahapan Pilkada Berikutnya
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada" dan "Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda"
