Djarot Ungkap Pemimpin Harus Membumi, Senang Gebrakan Bobby hingga Konsolidasi PDI-P di Sumut

D : Bagus toh, kan waktu itu masih banyak yang meragukan kapasitas, ada yang bilang masih terlalu muda, no no no. Kasih kesempatan pada anak-anak muda. Kita harus memberikan ruang yang cukup pada anak-anak muda, karena ibu Mega selalu sampaikan 2024 itu akan terjadi suatu proses regenerasi secara menyeluruh. Kita berikan ruang kepada anak-anak muda. Terbukti kan?, oke kan?. Kalau dia belum punya pengalaman sebagai Wali Kota, ya memang belum, wong belum pernah. Saya juga sebelum jadi Wali Kota Blitar juga belum punya pengalaman Wali Kota, saya juga gak punya pengalaman sebagai Wakil Gubernur. Tapi lihat, programnya, visinya, semangatnya, saya diskusi dengan mas Bobby. Saya sampaikan apa sih yang kamu mau bikin, wah begini ujarnya, tentang revolusi birokrasi bagaimana, tata penataan, mana potensi yang harus dimaksimalkan. Jadi oke toh, jadi kalau mau mimpin Kota Medan, itu harus melakukan kerja-kerja yang luar biasa untuk mengejar ketertinggalan ini loh. Saya senanglah sama mas bobby dan aulia ini, yang turun bukan hanya dia kan, istrinya juga. Saya bilang sama mas bobby cobalah kamu cari satu pasar, kamu jadikan satu project yang bagus ya. Menurut saya di Medan tidak ada satupun pasar yang bagus, makanya perlu dibenahi dan diberi trobosan yang baguslah, kasih contohlah. Makanya kita putuskan mas bobby, tidak pak Ahyar meskipun pak Ahyar kader PDI Perjuangan. Harusnya seorang kader itu harus siap, siap untuk ditugaskan atau tidak ditugaskan. Ternyata beliau tidak siap, makanya beliau keluar, nyebrang, ya silahkan. Inilah seorang kader, sifatnya penugasan. Penugasan itu bukan hanya bertanggung jawab kepada partai tetapi kepada rakyat , itu yang lebih penting.

T : Selaku orang yang pernah dieksekusif pak, 10 tahun di Blitar, terus di DKI, apakah sering berdiskusi dengan bobby untuk membangun Medan ini? Karena menurut saya kan seperti yang bapak Djarot katakan tadi, Medan ini bukan lagi butuh percepatan untuk pembangunan tapi kecepatan dan waktunya harus lebih cepat.

D : Bukan hanya percepatan dan kecepatan, tapi butuh lompatan. Cepat lompat, tepat sasaran dan bagus. Saya sudah bilang kepada mas Bobby beberapa kali kita berdiskusi, untuk bisa memberikan masukan kepada beliau sebagai Wali Kota dan mas Aulia sebagai Wakil Wali Kota, hanya sekedar berbagi pengalaman. Bagaimana penataan birokrasi, bagaimana membangun sistem elektronik goverment e-Gov, bagaimana memetakan potensi-potensi Medan, bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki Medan, bagaimana bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk bisa menarik dia punya CSR, Medan ini punya potensi luar biasa dan ini harus bersama-sama disinergikan. Antara pemerintah, akademisi, industri, para pengusaha dan masyarakat, bagaimana menumbuhkan ekonomi kerakyatan (UMKM), kerajinan-kerajinan variatif, bagaimana mengembangkan pariwisata di Kota Medan itu kuliner, wisata Kota Tua, banyak banget, memberdayakan pasar-pasar tradisional, tapi saya bilang pada mas Bobby, masa jabatan Kepala Daerah itu kan tidak panjang, ini kan hanya sampai 2024, maka kita harus fokus skala prioritas, tidak bisa semuanya langsung kita selesaikan dalam waktu yang singkat itu. Tapi kita punya ukuran, mana yang menjadi skala prioritas kita di tiga tahun ini. Dengan sebab itu, maka rakyat Medan merasa ada perubahan ke arah yang lebih baik, ini yang kita diskusikan kepada mas Bobby.

Termasuk beliau sampaikan membangun kolaborasi dengan swasta, perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah, ini harus berkolaborasi dengan baik. Pemerintah tidak hanya bisa bekerja sendiri, dia harus bekerja sama dengan banyak pihak. Itu yang kita lakukan di Jakarta termasuk di Blitar, kita cuma berbagi pengalaman. Dan mas Bobby sudah mempunyai dasar-dasar pemahaman yang sangat baik, sehingga lebih mudah dan cepat bagaimana membangun hubungan yang baik dengan semua. Karena kita butuh ketegasan untuk menertibkan, maka kita butuh bantuan. Ini guna membangun dan menciptakan situasi Medan yang aman dan kondusif.

T : Kita sekarang melangkah ke beberapa hari lalu, kita dikejutkan oleh dua aksi terorisme, pertama di gerbang Katedral Makassar dan kedua serangan yang dilakukan seorang perempuan di Mabes Polri, menurut pak Djarot apakah peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa radikalisme masih menjadi masalah yang serius di Negara kita ini ?

D : Iya, jadi memang radikalisme, terorisme masih menjadi ancaman bagi bangsa Negara kita ini, kita melihat beberapa kesamaan bahwa yang terjadi di Makasar maupun di Jakarta yang pertama adalah pelakunya perempuan, satu suami istri, satu perempuan yang masih muda. Yang kedua usianya 25 tahun, kaum milenial. Ancaman radikalisasi ini masih ada dan tentunya ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, polisi, intelijen, tapi tugas kita semua tentang pemahaman yang benar terhadap agama kita masing-masing. Kunci nya itu sebenarnya pada keluarga, tentunya kan keluarga itu bisa memonitor, tentang prilaku dan pemikiran dari anggota keluarga. Maka program diradikalisasi itu harus masuk kesitu, termasuk juga dalam pendidikan. Karena kita kan menghadapi ideologi trans-nasional. Dimana berbagai macam informasi itu bisa didapatkan dimanapun juga, kapanpun juga.

Dengan perkembangan teknologi informasi, maka saya juga merasa prihatin dengan kejadian seperti itu, tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bisa meluruskan pemahaman di kehidupan beragama kita. Semua agama tidak ada yang mengajarkan kekerasan, semua agama tidak ada mengajarkan bahwa membunuh itu diperbolehkan, mencuri, memperkosa dan sebagainya, gak ada. Semua agama apalagi islam, saya muslim penuh dengan kasih, penuh dengan sayang, menghargai orang lain, menghargai perbedaan karena Tuhan menciptakan alam semesta dan kita semua itu tidak satu tapi berbeda-beda, dan kita saling mengenal dan terjadi persaudaraan yang baik. Termasuk di Sumatra Utara ini, menjadi intropeksi dari kita semua termasuk anggota masyarakat untuk lebih menekankan pendidikan agama yang benar di rukun kita masingg-masing. Termasuk juga tugas dari aparat Pemerintah terutama Polri untuk bisa memantau pergerakan masyarakat, hingga sebelum ada tindakan seperti itu bisa dicegah. Ini memang dampak dari pencegahan, densus dengan menangkap banyak orang, sehingga ada tindakan yang putus asa, balas dendam, dan melakukan tindakan-tindakan seperti itu.

Yang kedua, kita tidak boleh longgar, saya boleh bercerita tentang pengalaman saya, ketika saya menjadi Wali Kota Blitar, satu ketika ada seorang satu rumah itu digeledah densus, dia keluarga ini tertutup sekali tetapi dia bekerja di salah satu BUMN, begitu saya datang saya marah, yang saya marahin dan kasih tindakan itu RT nya, sama tetangga kiri dan kanan, kenapa tidak peduli. Begitu melihat perilaku seperti itu dan dia bukan orang disitu, dia baru enam bulan disitu, tetapi satu keanehan bahwa yang perempuan tidak pernah keluar sama sekali, yang beraktifitas selalu suaminya, dan tidak pernah bersosialisasi. Saya bilang sama RT nya bagaimana pun itu warga kamu, maka kamu harus kunjungi. Tetapi saat itu mereka sudah tidak disitu. Saya bilang kita kecolongan, pengamanan itu ada di lingkungan yang terkecil, di RT, tetangga kiri kanan. Pada saat itu saya sampaikan kepada tokoh masyarakat disitu, minimal tokoh agama atau lurah disitu, semua RT, RW, tokoh masyarakat kami kumpulkan, akhirnya semua dijaga dan dikontrol.

T : Untuk dari pemerintah sendiri bagaimana, apakah perlu peningkatan program untuk mencegah radikalisme dan terorisme ?

D : Kalau untuk program radikalisasi kan membutuhkan biaya yang besar, tapi menurut saya tidak bisa dia tunggal tetapi ini harus menjadi program khusus tersendiri yang terkoordinasi berbagai lembaga kementerian dan tokoh-tokoh masyarakat. Misalnya dengan kementerian pendidikan, agama, kemendagri, yang berkaitan dengan kepolisian pasti, dengan densus pasti, tokoh masyarakat pasti.

Satu pengalaman lagi, di Jakarta maka kami menggandeng FKUB bersama-sama dengan kepolisian dan tokoh masyarakat untuk membuat “Sekolah Bina Damai” yang melibatkan tokoh masyarakat dari beragam agama, inilah Indonesia, kita ini beragam. Makanya saya minta ke teman-teman, Kepala Daerah di Sumatra Utara dari kita untuk bekerja sama yang baik dengan FKUB untuk menghempang paham-paham yang tidak benar yang disebut dengan diracuni ideologi kegelapan.

T : Radikalisme ini apa bisa kita hempang dengan empat pilar kebangsaan?

D : Itu salah satu, berati kan ada sistem nilai ideologi Pancasila masih belum masuk dan terinternalisasi dalam masyarakat kita. Jaman dulu ada PPIP maka itu mempunyai peran yang sangat penting. Untuk bisa meninternalisasikan pendidikan moral Pancasila ini dilingkup pendidikan maupun dilingkup pemerintah. Makanya masih diproses tentang Perencanaan Undang-Undang tentang PPIP sehingga PPIP itu mempunyai jalur sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Ini pentingnya kita untuk memahami ideologi Pancasila. Negara kita bukan didasarkan kepada agama, negara kita mempunyai ideologi namanya Pancasila, Indonesia bukan negara agama, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila.

Kita rubah ya, saya ke Dapil saya ketemu dengan anak-anak muda, kami berdiskusi dengan para aktivis ya yang tergabung didalam namanya kelompok Cipayung Plus, mereka jadi narasumbernya, sehingga kita bisa mendengar bagaimana persepsi, bagaimana pemikiran anak muda kita, kemarin di Asahan kita lakukan seperti itu kemudian di DPD juga kami undang mereka dari GMNI, HMI, MII, GMKI, kita ngomong seperti itu, its oke, ini tugas dan tanggung jawab kita semua.

T : Selain aksi terorisme ini, kemarin sempat berkembang wacana bahwa Presiden dipilih tiga periode ?