Djarot Ungkap Pemimpin Harus Membumi, Senang Gebrakan Bobby hingga Konsolidasi PDI-P di Sumut

D : Memang ada wacana seperti itu, Undang-Undang Negara kita sudah jelas pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih lagi hanya untuk satu kali periode. Itu sudah fix, bahwa Presiden itu cuma dua periode. Tapi ada pertanyaan bisa gak itu di rubah? Ya bisa saja, tetapi ada gak niat untuk merubah itu, saya katakan tidak, tetap dua periode.

Kita ingin beri penegasan bahwa arah pembangunan negara kita ini jangan tergantung kepada orang per orang. Kita harus bersangga kepada sistem, kenapa ada muncul seperti ini, karena ada kekhawatiran, setelah pak Jokowi apakah yang sudah diletakkan oleh pak Jokowi akan bisa dilanjutkan, ini hanya kekhawatiran. Oleh sebab itu, kita ini lagi menggodok supaya kita mempunyai yang disebut dengan Haluan Negara. Kita punya visi Indonesia 20 tahun ke depan seperti apa. Haluan Negara inilah yang menterjemahkan pelaksanaan pertama dari UUD 1945, dari situ maka visi misi Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota itu sandarannya kepada Haluan Negara ini, sehingga apa yang sudah diletakkan oleh pak Jokowi akan dilanjutkan oleh penerusnya. Inilah yang kita rumuskan bersama, kalo PDI Perjuangan jelas menolak.

T : Ada titipan dari netizen bertanya di Live Streaming, per 1 April 2021 berlaku Peraturan Gubernur Sumut No 1 tahun 2021 yang isinya menaikkan petunjuk pelaksanaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PPBKB, peraturan ini berimbas pada kenaikan BBM non subsidi dari lima persen menjadi tujuh persen, bagaimana pendapat bapak tentang hal ini sebagai anggota DPR RI, apakah peraturan ini bijak dikeluarkan di tengah masa Pandemi yang belum berakhir?

D : Waduh, ini saya belum ke SPBU ya, nanti saya ke SPBU. Tapi menurut saya di cek saja. Setahu saya harga BBM itu, itu flat sama seluruh Indonesia, tidak bisa peraturan daerah atau kepala daerah yang membikin aturan sendiri. Yang kedua, kita cek, apakah Peraturan Gubernur itu sesuai atau berbeda dengan peraturan di atasnya. Pergub itu kan di bawah Perda, Perda itu kan di bawah Peraturan Pemerintah. Kita lihat di Peraturan Pemerintah ada Peraturan Menteri, kita lihat ini menyimpang atau tidak. Kalau bertentangan, maka itu harus di jalurin. Saya tidak tahu, karena saya baru dengar seperti ini, tapi ya aneh juga. Harusnya linear dong, jangankan di Sumatera Utara, BBM di Papua sama, di NTB sama, di Aceh juga sama. Inilah hebatnya pak Jokowi ini loh, penyamaan, kalau dulu kan tidak, tergantung berapa biaya transportasi sehingga harga BBM di Medan berbeda dengan Jayapura, pak Jokowi kan flat, sama semuanya ini bukan pekerjaan gampang loh, dengan cara seperti itu maka kita bisa menghempang mafia sindikat-sindikat yang dipenyediaan distributor BBM ini, begitu, di cek aja ya.

T : Kita kembali ke politik pak, tahun 2024 nanti kan akan Pemili Akbar, kalau dalam pandangan awam 2021 ke 2024 ini masih lama pak. Tapi dalam politik itu kan singkat, bagaimana kira-kira kesiapan PDI Perjuangan khususnya di Sumut, apakah sudah menyiapkan kader-kader atau non kader yang mumpuni untuk berlaga di Pilkada 2024 nanti?

D : Ya tahun politik itu 2024, disitu ada Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Tetapi persiapan menuju 2024 itu sekarang kurang tiga tahun ya. Itu masa yang singkat sekali menurut saya, bukan masa yang panjang. Oleh sebab itu, persiapkan sebaik-baiknya.

Maka di Sumut ini mulai besok kita akan mulai lakukan konsolidasi, kita akan melakukan rapat kerja cabang sampai dengan bulan puasa. Setelah lebaran, kita akan melakukan rapat kerja daerah, baru Agustus akan rapat kerja nasional.

Nah di dalam rapat inilah kita akan bisa memetakan potensi-potensi itu, termasuk juga memprofile penempatan kader, kaderisasi, program-program kerja kita ke depan, kemudian membangun hubungan sinergis yang melaksanakan program-program kerakyatan secara terus menerus, sekarang pun kita sedang melakukan satu program kerja dalam rangka memperingati hari ulang tahun partai ke 48, dengan penanaman pohon, dengan pengobatan, dengan sepeda sehat, Juni kita sudah melakukan kegiatan dalam rangka mengisi Bulan Bung Karno sampai dengan Agustus nanti kemerdekaan, ini terus dilakukan.

Jadi kita fokus bahwa satu bulan ke depan kita rangkai di 33 kabupaten dan kota. Maka seluruh anggota DPD akan melakukan penugasan, termasuk saya. Ini penting ya untuk melakukan program-program kepartaian dan kerakyatan ke depannya.

(TRIBUN-MEDAN.COM)