Breaking News:

Konflik Internal

Konflik Internal, Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Digugat ke PTUN Soal Pengangkatan Rektor

Konflik internal di Yayasan Universitas Simalungun mengemuka setelah adanya gugatan ke PTUN soal pemilihan rektor

Penulis: Alija Magribi | Editor: Array A Argus
HO
Kampus Universitas Simalungun - HO Universitas Simalungun 

TRIBUN-MEDAN.COM,SIANTAR- Konflik internal mengemuka di Yayasan Universitas Simalungun (USI), terkait pengangkatan rektor baru, Dr Sarintan Efratani Damanik M.Si.

Pasalnya, pengangkatan rektor tersebut dituding dilakukan secara unprosedural, sehingga diduga merugikan rektor sebelumnya Dr. Corry Purba M. Si.

Corry Purba melalui kuasa hukumnya Mariah Purba dan Muliaman Purba akan menggugat Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun (USI) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Mariah Purba menjelaskan, objek sengketa yang digugat ke PTUN Medan adalah Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan USI No.874/I-Y-USI/2022 tentang Pengangkatan Rektor USI masa jabatan 2022-2026 yang mengangkat Dr.Sarintan Efratani Damanik SHut. MSi sebagai Rektor USI.

Baca juga: DAFTAR NAMA 6 Calon Ephorus dan Sekjen HKI pada Sinode Agung Ke 63 di Universitas Simalungun

“Gugatan kata Mariah Purba, sudah resmi didaftarkan ke PTUN Medan tanggal 28 Desember 2022 dengan bukti registrasi Nomor Perkara 156/G/2022/PTUN Medan,” kata Mariah Purba, Selasa (3/1/2023).

Dalam lembar gugatan, ujar Mariah, Ketua Pengurus Yayasan USI, Jon Rawinson S.Pd. M.Si pada tanggal 10 Desember 2022 telah mengangkat Dr Sarintan Damanik S.Hut. MSi, yang mana pengangkatan tersebut dianggap telah melanggar Statuta USI tahun 2020.

Dalam gugatan ini dijelaskan, Corry Purba selaku penggugat, merupakan salah satu calon Rektor USI periode 2022-2026.

Kemudian dalam pemilihan rektor, yang berujung pada pengangkatan Dr Sarintan Damanik sebagai Rektor USI, telah bertentangan dengan Pasal 44 ayat 4, 5 dan 6 Statuta USI tahun 2020.

Baca juga: VIRAL Video Anak Muda di Siantar Gelar Balap Lari Depan Universitas Simalungun, Katanya Biar Sehat?

Jon Rawinson Saragih dinilai telah menerbitkan SK Pengangkatan terhadap Dr Sarintan Damanik sebagai Rektor USI 2022-2026 secara inprosedural karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Dengan terbitnya Surat Keputusan Yayasan USI tentang Pengangkatan Rektor USI itu, tentu saja sangat merugikan penggugat (Dr.Corry Purba MSi), dan mau-tak mau SK Pengangkatan Rektor itu terpaksa kita gugat ke PTUN Medan," imbuh Mariah Purba.

Mariah menguraikan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian masa jabatan Rektor USI secara jelas dan tegas sudah diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 47 Statuta USI tahun 2020, sesuai dengan Peraturan Yayasan USI Nomor: 089/PEMB.Y-USI/Statuta/2020 tentang Pengesahan Statuta USI 2020.

Ternyata, kata Mariah Purba, bahwa penetapan Calon Rektor USI terpilih dilakukan tanpa melalui proses komponen penilaian dengan sistim pembobotan (scoring) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 5 Statuta USI tersebut.

Baca juga: PEMERINTAH Disebut Awal Pemicu Konflik Internal Keraton Solo yang Kini Kembali Memanas

Sebagaimana tegas dijelaskan dalam Pasal 44 ayat 6 Statuta USI, seharusnya komponen yang diberikan adalah berupa pembobotan penilaian, yang terdiri dari empat ketentuan, yakni: a. Penyampain visi misi di hadapan Senat dan Organ Yayasan; b. Pemilihan Senat; c. Assesmen Prikologi dari Lembaga Independen;
d. Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh Pembina Yayasan USI.

"Faktanya, keempat komponen untuk pembobotan (scoring) ini tidak dilakukan oleh tergugat," tegas Mariah.

Halaman
123
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved