Alasan Bahlil Lahadalia Jadi Orang Pertama yang Munculkan Isu Jokowi 3 Periode dan Penundaan Pemilu

TRIBUN-MEDAN.com - Bahlil Lahadalia mengaku menjadi orang pertama yang mencetuskan wacana Jokowi 3 Periode dan penundaan Pemilu 2024. 

Menteri Investasi tersebut kembali menceritakan alasannya menggaungkan Jokowi 3 Periode. 

Kemunculan wacana Jokowi 3 Periode kembali mencuat di tengah keretakan hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP. 

Menanggapi isu tersebut, Bahlil memberikan tanggapan.

Bahlil menegaskan dirinya-lah yang pertama kali mengatakan soal isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode.

"Saya baru datang, ada di media menulis tentang tiga periode. Katanya itu atas perintah seseorang."

"Saya sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan Pemilu itu pertama namanya Bahlil Lahadalia, buka itu di semua media," kata Bahlil dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (28/10/2023).

Baca juga: Kapolres Pelabuhan Belawan Menginspirasi Pemuda pada Nextgen Leadership Conference

Baca juga: LIVE STREAMING Tinju Tyson Fury vs Francis Ngannou Minggu Pagi, Akses Link Siaran Langsung di SIni

Bahlil mengaku ia tidak pernah diperintah oleh siapapun saat mengungkapkan soal Penundaan Pemilu dan wacana Presiden tiga periode tersebut.

Semuanya murni tanggapannya atas hasil survei yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi di era pandemi.

"Saya tidak pernah diperintah oleh siapapun, dan itu adalah dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi," jelas Bahlil.

Bagi Bahlil, jika ide yang ia lontarkan itu bagus maka ia mempersilahkan publik mewujudkannya, tapi dengan catatan harus dilakukan secara konstitusional.

Namun jika idenya tidak bisa diterima publik, maka ia meminta untuk tidak dilakukan.

"Kalau ide itu saya bagus, silahkan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan," imbuh Bahlil.

Kini yang menjadi keresahan Bahlil adalah, ide tersebut sudah berlalu, lantas mengapa kini masih ada saja yang mengungkit kembali isu Presiden tiga periode tersebut.

Lebih lanjut Bahlil menekankan, jika ada yang salah dari isu Penundaan Pemilu dan Presiden tiga periode tersebut, maka yang patut disalahkan adalah dirinya, bukan orang lain.

"Nah sekarang sudah terjadi, udah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang."

"Jadi teman-teman, kalau ada yang salah tentang isu penundaan Pemilu, itu salah saya Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa. Terimakasih," pungkas Bahlil.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang Bongkar Soal Jabatan 3 Periode Permintaan Pak Lurah

Soal permintaan jabatan Presiden tiga peiode membuat suhu politik makin panas.

Awalnya politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu yang pertama mengatakan akar renggangnya hubungan partainya dengan Presiden Joko Widodo adalah terkait jabatan presiden 3 periode.

Keterangan Adian Napitupulu tersebut sudah dibantah langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.

Kini giliran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang komentar.

Hasto Kristiyanto mengangkat lagi soal tersebut saat berbicara dengan wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Dia menyampaikan informasi permintaan 3 periode dari Pak Lurah berasal dari menteri.

Hasto bahkan siap mempertanggungjawabkan ucapannya itu secara politik dan di hadapan Tuhan.

Hasto Kristiyanto mengaku menerima informasi bahwa 'Pak Lurah' merupakan sosok yang meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.

Menurut Hasto, dia mendengar kabar tersebut langsung dari menteri yang memang mendorong jabatan tiga periode Presiden Jokowi.

Sebagai informasi, label 'Pak Lurah' sendiri merupakan panggilan yang kerap disematkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasto melanjutkan, menteri itu menyatakan bahwa sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong presiden tiga periode atas permintaan 'Pak Lurah'.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto.

Hanya saja, Hasto tak mengungkapkan siapa sosok menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud.

Bahkan, dia menegaskan dirinya siap bertanggungjawab atas kabar permintaan jabatan presiden tiga periode itu.

"Ini bisa dikroscek, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," ujar Hasto.

Namun, Hasto menuturkan PDIP menolak permintaan tersebut dan berkomitmen untuk taat pada konstitusi.

"Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP," imbuhnya.

Baca juga: Jelang Pemilu Damai 2024, Polrestabes Medan dan Pemko Medan Latihan Dalmas

Baca juga: Link Live Streaming Tyson Fury vs Francis Ngannou, Mirip Tinju McGregor vs Floyd Mayweather

(*/tribun-medan.com)