REAKSI Kubu Prabowo Usai Ganjar Beri Skor 5 untuk Hukum di Era Jokowi: Kan Pak Mahfud Menkopolhukam

Pasalnya, Mahfud MD merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Menko Polhukam yang paling bertanggungjawab penegakan hukum. Kan Pak Mahfud MD," kata Nusron Wahid kepada wartawan selepas acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 yang menghadirkan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Minggu (19/11/2023).

"Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD," ujarnya lagi.

Nusron menilai bahwa Mahfud lebih bertanggung jawab soal hal itu, kendati Presiden Jokowi memegang kendali selaku kepala pemerintahan.

Dia juga menganggap bahwa TKN Prabowo-Gibran tak berwenang untuk memberi penilaian serupa seperti yang diberikan Ganjar.

Keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai putra sulung Presiden Jokowi dianggap tak berpengaruh.

"Ya memang kalau ada anak presiden terus kenapa? Tidak perlu kita tanggapi, suruh tanya Pak Mahfud.

Kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukum ya sebaiknya tabayyun dan tanya sama Pak Mahfud," ujar Nusron seperti dilansir Kompas.com.

"TKN kan bukan lembaga rating. Kok kamu tanyain skor. TKN dibentuk untuk memenangkan Prabowo dan Mas Gibran, bukan menjadi lembaga rating," imbuhnya.

Jusuf Kalla Sependapat

Jusuf Kalla (JK) sependapat dengan pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 3 yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, soal penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini nilai merah.

Sebelum Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo sempat menyebut nilai rapor penegakan hukum mencapai 7 atau 8, tetapi saat ini ia tak segan memberi nilai 5 alias merah.

Pernyataan Ganjar itu tercetus dalam acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), pada Sabtu (18/11/2023).

Dalam acara tersebut, Ganjar Pranowo ditanyai oleh seorang panelis, Zainal Arifin Mochtar atau Uceng mengenai penegakan hukum belakangan ini hingga situasi politik di pemerintahan RI di masa-masa akhir jabatan Presiden Jokowi.

"Terakhir, misalnya sebelum ribut-ribut, Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik. Sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya Uceng. "Turun,"jawab Ganjar lugas.