ALASAN Menko Luhut Binsar Dukung Prabowo-Gibran, Ceritakan 40 Tahun Berteman Mulai dari Kopassus

TRIBUN-MEDAN.com - Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. 

Luhut mengungkapkan alasan mendukung paslon nomor urut 2. 

Selain dekat dengan Jokowi, Luhut mengungkapkan bahwa selama ini sangat mengenal Prabowo Subianto. 

Mereka mulai saling mengenal semenjak masih menjadi perwira muda di korps baret merah, Kopassus. 

Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Luhut menceritakan pertemanan selama 40 tahun dengan capres Prabowo Subianto.

“Menurut perkenalan saya, misalnya dengan Pak Prabowo, saya udah berkenalan mungkin hampir 40 tahun, berteman dan bekerja bersama-sama,” kata Luhut di Instagram, Sabtu (3/2/2024).

Ia mengatakan bahwa Prabowo merupakan sosok pekerja keras, pintar, dan kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak perlu diragukan lagi.

“Kami sama-sama di Kopassus, di Baret Merah. Dan saya kenal waktu dia masuk di Kopassus Letnan 2, saya Letnan 1. Tugas operasi di Timtim maupun di beberapa tempat lain yang dilakukan, ada yang tertutup, ada yang terbuka, itu dilakukan dengan baik,” cerita Luhut.

Menurutnya, Prabowo sudah terbukti dapat mengelola tugas dalam keadaan yang sulit sekalipun.

Selain Prabowo, Luhut juga mengaku sudah mengenal cawapres Gibran Rakabuming Raka. Ia bilang, Gibran mirip Jokowi yang pernah dipandang sebelah mata ketika hendak maju ke kontestasi Pilpres.

Meski belum mengenal Gibran sejak lama, Luhut menilai kinerja Gibran sebagai Wali Kota Solo cukup baik.

“Saya lihat Gibran itu juga menata Solo juga luar biasa. Saya lihat dia mengikuti jejaknya Jokowi,” ucapnya.

Pada akhir videonya, Luhut menegaskan bahwa ia akan memilih Prabowo-Gibran ketika hari pemungutan suara, 14 Februari 2024 mendatang.

“Saya pribadi memilih Pak Prabowo alasan yang sangat sederhana, berkelanjutan, dan dia punya spirit NKRI yang bagus, dan dia membuktikan keberhasilan-keberhasilan dia yang lalu. Itu tidak dapat dipungkiri,” kata Luhut.

“Pilih Prabowo, karena menurut saya dia pilihan terbaik untuk Indonesia saat ini. Itu akan membawa kemajuan ke Indonesia dan membawa keberlanjutan Indonesia,” ujarnya.

Luhut Juga Dekat dengan mahfud MD

Setelah mundur dari kabinet pemerintahan Jokowi, Mahfud MD menceritakan kedekatannya dengan Luhut Binsar Pandjaitan.

Mantan Menko Polhukam itu mengungkap pengalamannya menolak menolak tawaran Luhut.

Ketika itu Luhut menjabat Kepala Staf Kepresidenan di era pemerintahan Jokowi-JK.

Kata Mahfud MD, Luhut sempat menawarkan posisi dan jabatan Menko Polhukam kepadanya.

Ketika itu, dirinya diminta untuk menggantikan Tedjo Edhy Purdijanto yang saat itu akan diganti dari kursi Menko Polhukam.

“Yang ketemu saya Pak Luhut. Pak Luhut bilang ke saya, ‘Pak Mahfud, besok Tedjo Edhy mau diganti, nanti Menko Polhukam-nya Pak Mahfud atau Pak Fachrur Rozi, kami sudah bicarakan’,” kisah Mahfud dalam wawancaranya dalam Program Rosi di KompasTV, Kamis (1/2/2024).

Baca juga: Perkuburan di Mabar Hilir Padat, Ijeck Wakafkan Tanah Rumah Masa Depan Untuk Masyarakat

Baca juga: Setara Institute Naikkan Rangking Pematangsiantar Sebagai Kota Toleransi ke-11 di Indonesia

Mahfud lantas menolak tawaran Luhut tersebut.

Alasannya, Mahfud menjelaskan, karena pada Pemilu Presiden atau Pilpres 2014, ia berada di kubu Prabowo-Hatta Rajasa.

Diketahui, Mahfud MD pada saat itu menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Karena sebab itulah, Mahfud menilai tidak etis rasanya jika dirinya menempati jabatan di pemerintahan, sementara sebelumnya ia berada di kubu lawan.

“Saya bilang ke Pak Luhut waktu itu tahun 2015, waktu di awal pemerintah, ‘Pak Luhut, saya ini timnya Pak Prabowo, enggak layak dong saya masuk ke situ’,” ujarnya.

“Tidak etis, kasihan pada yang berjuang mati-matian enggak kebagian, masa dikasih saya yang memang dulu tidak berjuang untuk itu.”

Mendapati penolakan tersebut, Mahfud mengatakan bahwa Luhut kemudian sempat menawarkannya jabatan sebagai komisaris di perusahaan.

Namun, lagi-lagi Mahfud MD menolak tawaran Luhut tersebut.

Kepada Luhut, Mahfud mengatakan bahwa dirinya masih cukup mempunyai tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Pak Mahfud apa sekarang penghasilannya? Masuk ke komisaris ya, saya carikan,” kata Mahfud mengenang ucapan Luhut.

“Enggak, saya bilang, saya cukup. Saya guru besar, saya mengajar di mana-mana dan saya masih punya tabungan.”

Namun demikian, Mahfud mengaku tetap bersedia membantu pemerintahan Jokowi.

Akhirnya, pada pertengahan 2018, Mahfud bersedia gabung ke pemerintahan Jokowi setelah ditunjuk menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Saya bilang, ‘Tapi nanti saya bantu-bantu dululah agar periode kedua saya bisa masuk’,” kata Mahfud.

“Periode berikutnya saya malah masuk nominasi cawapres, tapi kemudian jadi Menko Polhukam,” kenangnya.

Meski jarang terlihat bersama, ternyata Mahfud memiliki persahabatan yang dekat dengan Luhut. 

Belum memikirkan setelah pilpres 2024 

Mahfud mengaku belum memikirkan apakah jika memenangkan Pemilu Presiden 2024, dirinya akan menawarkan posisi menteri ke capres-cawapres pesaingnya saat ini. Namun, seandainya kalah pada pemilihan, ia bilang, tak akan bersedia bergabung ke pemerintahan yang berkuasa karena alasan etik.

“Pokoknya saya jangan ditanya itu sekarang, karena saya yang menang,” kata Mahfud sambil tertawa.

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari kursi Menko Polhukam setelah menyerahkan surat permohonan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

"Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat mohon berhenti dengan sebuah surat itu," kata Mahfud di Istana.

Namun, untuk sementara, Mahfud masih menjabat sebagai Menko Polhukam hingga Jokowi mengeluarkan keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian dirinya.

Pengunduran diri Mahfud ini menyusul majunya dia sebagai cawapres Pemilu 2024, berpasangan dengan Ganjar Pranowo.

Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu.

Mahfud mengaku tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye.

Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangan.

(*/tribun-medan.com)