DEWAN PAKAR GOLKAR: Daerah Senang Jokowi Gabung, Golkar Akan Ubah Aturan Demi Jokowi Jadi Ketua Umum

TRIBUN-MEDAN.COM - Direktur Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana mengatakan, Partai Golkar harus mengubah aturan internal terlebih dahulu jika ingin menjadikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut.

Hal itu setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengeklaim pengurus Partai Golkar di daerah senang mendengar isu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan bergabung ke partai berlambang pohon beringin tersebut.

Pernyataan Ridwan tersebut disampaikan dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Sabtu (16/3/2024), menjawab pertanyaan terkait respons pengurus Golkar di daerah.

“Sangat senang, karena kemenangan tahun 2024 Partai Golkar ini adalah prestasi atau sumbangsih Pak Jokowi tidak kecil, cukup besar,” jelasnya.

Ridwan menjelaskan, selain karena sumbangsih Jokowi, kemenangan Golkar juga tidak lepas dari kerja keras seluruh kader dan pengurus, termasuk calon anggota legislatif (caleg).

“Selain kader-kader ya, yang jadi caleg, semua kader yang bergerak, Pak Ketua Umum juga, tapi menurut saya yang terbesar adalah Pak Jokowi, memberikan situasi kondusif agar Golkar bisa berkembang,”

“Ini sumbangsih Pak Jokowi yang sangat besar pada Partai Golkar. Makanya saya sampaikan, Pak Jokowi itu sejak 2015 sudah Golkar. Kabinetnya pun juga dinamakan kabinet Golkar, kabinet kerja, kerja, kerja,” bebernya.

Dalam dialog tersebut, Ridwan juga menegaskan bahwa Partai Golkar akan menerima Jokowi dengan senang hati.

“Tidak usah Pak Jokowi, orang-orang yang mempunyai prestasi tinggi tetapi dia punya rekam jejak pernah di Golkar,” tegasnya.

Ia kemudian mencontohkan anggota TNI yang dulunya merupakan kader Golkar namun kemudian terhalang oleh undang-undang.

“TNI itu ABG dulu istilah kita pada masa Orde Baru. Sekarang Menko Polhukam Pak Hadi Tjahjanto, itu juga dulu Golkar, setelah ada undang-undang dia tidak bisa.”

“Pak Dudung juga, Dudung Abdurrahman, itu juga kader Golkar, tapi begitu aturan tidak boleh, dia tidak bisa. Jadi tidak dibilang harus lima tahun dari awal dari dia masuk tapi kita lihat rekam jejaknya,” lanjut Ridwan.

Ridwan menyebut dirinya memberikan contoh-contoh tersebut agar orang lebih mudah memahami bahwa untuk menjadi kader atau ketua umum tidak harus lima tahun dari awal berada di Golkar.

“Tetapi saya beri contoh-contoh ini supaya mudah, seperti umpama Pak Hamzah Haz, dia kan Ketua Umum PPP, apakah bisa kalau terus masuk (Golkar)? Tidak bisa, karena Pak Hamzah Haz tidak ada rekam jejaknya di Golkar.”

“Jadi orang harus ada rekam jejaknya, dia di awal harus Golkar, kemudian berprestasi dan dia membutuhkan atau didukung oleh Golkar, masuk ya kita hitung. Kita lihatlah di sana, bahwa 'oh memang bisa ini, menguntungkan untuk Partai Golkar',” bebernya.