DEWAN PAKAR GOLKAR: Daerah Senang Jokowi Gabung, Golkar Akan Ubah Aturan Demi Jokowi Jadi Ketua Umum

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menyambut baik jika Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka bergabung jadi kader Partai Golkar.

Namun bila ingin jadi Ketua Umum Partai Golkar, Jokowi harus menjadi pengurus dulu selama 5 tahun.

Tapi Aburizal tak menampik, bila aturan diuba, maka syarat menjadi Ketua Umum Partai Golkar juga bisa berganti asalkan disepakati seluruh pengurus daerah.

Tidak mudah mengubah aturan internal

Di sisi lain, tidak mudah bagi Partai Golkar untuk mengubah aturan internal mereka demi menjadikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut.

Analisis tersebut disampaikan oleh Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting dalam dialog Kompas Malam, Kompas TV, Sabtu (16/3/2024), menjawab pertanyaan akankah Golkar rela mengubah syarat ketua umum demi Jokowi.

“Itu pertanyaan yang penting, tapi menurut saya itu tidak mudah karena Golkar adalah termasuk salah satu partai politik yang memiliki struktur kelembagaan yang relatif kuat,” jelasnya.

“Mereka sudah juga punya pengalaman yang cukup panjang menghadapi  dinamika internal yang cukup tinggi. Apalagi, di setiap pemilihan pengurus itu memiliki dinamika yang tinggi.”

Dengan kohesivitas kelembagaan yang cukup baik, ketika ada desakan dari luar atau  eksternal, misalnya Jokowi ingin menjadi bagian dari Golkar, sambung Aditya, pasti akan direspons dengan cara Golkar.

“Caranya Golkar itu maksudnya seperti apa? Itu bukan hal yang mudah karena tentu di dalam juga punya pandangan, persepsi yang pro kontra di antara sikap-sikap politik seperti itu, jadi itu bukan hal yang mudah untuk bisa diterima di kalangan internal Golkar.”

Menjawab pertanyaan mengenai seberapa besar nantinya gejolak yang akan muncul di tubuh Partai Golkar, ia menyebut Golkar termasuk partai yang memiliki kelompok atau faksi dengan kekuatan berimbang.

Jika menilik sejarah, kata Aditya, Golkar mempunyai kontribusi dan juga organisasi yang sangat solid, sehingga ketika merespons hal yang sangat penting terkait dengan pimpinan seperti ketua partai, tentu direspons dengan sangat positif.

“Problemnya adalah karena faksinya banyak, faksinya juga bukan hanya misalkan seperti SOKSI, MKGR dan sebagainya, tetapi di situ juga ada faksi-faksi kultural yang juga harus dipahami.”

Ketika misalkan Jokowi ingin masuk ke sana, kata dia, tentu yang harus dipatuhi adalah komitmen internal, termasuk di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART-nya.

“AD/ART-nya itu mengatur seperti apa, kan sudah ada syarat misalkan harus menjadi kader, harus menjadi ini, mengikuti pelatihan ini, dan sebagainya,” tegasnya.

“Jadi itu bukan hal yang mudah ya, sehingga kemudian ketika misalkan taruhlah yang akan masuk adalah Pak Jokowi, tokoh bangsa misalkan, itu juga tentu akan menjadi pertimbangan yang akan menjadi diskusi menarik di internal Golkar.”