PEMUNGUTAN Suara Ulang di Malaysia, Prabowo-Gibran Unggul, Posisi Ganjar-Mahfud Paling Buncit

TRIBUN-MEDAN.com - Pada Pemungutan Ulang Suara di Malaysia, Paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul. 

Prabowo-Gibran mengantongi 6.266 suara warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia.

Disusul pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) mendapatkan 4.674 suara.

Serta pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan terakhir dengan memperoleh suara sebanyak 1.134.

Jumlah surat suara dinyatakan sah dan tidak sah sebanyak 12.357.

Rinciannya adalah sebanyak 12.074 surat suara sah dan sebanyak 283 surat suara dinyatakan tidak sah.

Perolehan suara itu dibacakan saat rapat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Baca juga: Konjen RI Bersama Direktur UT Medan Membuka Kegiatan Orientasi Studi Mahasiswa Baru UT di Penang

Baca juga: Pakai Perhitungan Metode Sainte Lague, Berikut 50 Nama Anggota DPRD Klaten Terpilih Periode 2024

Sebelumnya, pemilu di Kuala Lumpur diwarnai kecurangan.

Polisi telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemilu di Kuala Lumpur. Mereka PPLN nonaktif.

KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat tak menghitung suara pemilih pos dan kotak suara keliling (KSK) di Kuala Lumpur karena integritas daftar pemilih dan akan melakukan pemutakhiran ulang daftar pemilih.

Dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh PPLN Kuala Lumpur pada 2023 lalu, Bawaslu menemukan hanya sekitar 12 persen pemilih yang dicoklit dari total sekitar 490.000 orang dalam Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Kementerian Luar Negeri yang perlu dicoklit.

Bawaslu juga menemukan panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) fiktif hingga 18 orang.

Akibatnya, pada hari pemungutan suara, jumlah daftar pemilih khusus (DPK) membeludak hingga sekitar 50 persen di Kuala Lumpur.

Pemilih DPK adalah mereka yang tidak masuk daftar pemilih. Ini menunjukkan, proses pemutakhiran daftar pemilih di Kuala Lumpur bermasalah.

Bawaslu bahkan menyampaikan, ada dugaan satu orang menguasai ribuan surat suara yang seyogianya dikirim untuk pemilih via pos.

Baca juga: ALASAN Oki Kakak Ria Ricis Boyong Keluarga Pindah ke Mesir, Bakal Angkat Kaki dari Indonesia

Baca juga: DAFTAR 50 Nama Anggota DPRD Lebak Periode 2024-2029, PKB Berhasil Rebut 7 Kursi

Demo Tolak Hasil Pilpres

Aksi demo terkait Pilpres 2024 berlangsung hari ini Senin (18/3/2024) sampai Rabu (20/3/2024). 

Mereka menyebut  banyak kecurangan yang terjadi dalam  Pilpres 2024. 

Aksi ini dipimpin oleh para tokoh besar. 

Mereka menggelar demo di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan depan Gedung DPR/MPR.

Mereka menyerukan soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Dalam poster-poster yang beredar di media sosial sejumlah tokoh menjadi motor penggerak demo ini.

Mulai dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin; hingga eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Soenarko.

Polres Jakarta Pusat telah mengonfirmasi adanya aksi demonstrasi di depan DPR pada Selasa besok.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ipda Ruslan Basuki.

"Hari Selasa ada demo di DPR," ujarnya.

Soenarko mengonfirmasi rencana demo di depan kantor KPU RI.

"Insya Allah saya akan ikut turun dengan rakyat. Sesuai dengan kondisi yang ada. Rakyat dan termasuk saya di dalamnya merasa ditipu oleh pemerintah dalam pemilu ini," kata dia.

Dia mengatakan, salah satu kecurangan itu terjadi di KPU.

Menurut dia, KPU dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"KPU itu kembali ke Jokowi juga, kan. KPU itu operator," tutur dia.

Dia mencontohkan, terjadi perbedaan angka penghitungan suara sementara pada Sirekap.

Menurut dia, kecurangan Pemilu 2024 ini tampak jelas terlihat saat Sirekap menampilkan angka penghitungan suara.

Jumlah suara tiga pasangan ditampilkan dengan angka yang berbeda sangat signifikan. Kecurangan lain, dia mengatakan, diterangkan dalam film Dirty Vote.

"Ya, seperti itu kecurangan di buat dan tidak ada keterbukaan," tutur dia.

Din Syamsuddin Motori Unjuk Rasa di DPR

Din Syamsuddin juga mengonfirmasi jika akan ada unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR pada Selasa, 19 Maret 2024.

Mengatasnamakan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR, kelompok Din Syamsuddin akan menggelar aksi mulai pukul 14.00 sampai selesai.

"Ya, itu saya penggeraknya," ujar Din.

Namun, dia enggan menjelaskan berapa jumlah massa yang akan hadir. Menurut Din, massa juga tidak bisa diperkirakan karena jumlahnya fluktuatif. "Tapi banyak yang ingin hadir," ucap Din.

Selain itu, Din juga tak membeberkan secara gamblang apa saja yang menjadi tuntutan GPKR.

Dia menyebut, poin-poin tuntutan akan dibacakan pada saat demonstrasi. Namun, dalam poster yang dikirim Din, GPKR mengajak untuk mencegah kezaliman.

Dalam poster-poster yang beredar disebutkan pula akan ada aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa dan pelajar di depan Gedung DPR/MPR pada Rabu, 20 Maret 2024 pukul 11.00 sampai selesai.

Sama seperti aksi sebelumnya, tuntutan yang dimuat dalam poster-poster itu masih seputar dugaan kecurangan Pemilu 2024. Mereka juga menyuarakan soal kenaikan harga bahan pokok.

Dukungan datang juga dari Jaringan Aktivis Ciputat Bersatu (JAGA C1) yang umumnya diisi para mantan aktivis 98 dari dua kampus besar di Ciputat, yaitu UIN Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Demikian diungkapkan koordinator JAGA C1, Lukman Azis. Dikatakan mantan presidium KAHMI Rayon UMJ tersebut, situasi saat ini sudah mendesak untuk segera dilakukan hak angket.

"Kejahatan demokrasi tidak boleh dibiarkan karena dapat menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi kedepan.

Bayang-bayang hidupnya kembali Dwifungsi ABRI yang dulu diperjuangan mahasiswa pada tahun 98 menjadi sesuatu yang membangkitkan trauma bagi generasi 98," kata mantan Ketua Senat Mahasiswa FISIP UMJ era 98 tersebut.

Mantan Ketua Umum HMI Cabang Ciputat Yudi Ali Akbar mengatakan, generasi 98 punya tanggungjawab moral untuk mengawal reformasi agar dilaksanakan dengan baik dan sesuai kerangka perjuangan reformasi.

Mantan aktivis PMII Ciputat, Mukhsin menilai kesempatan perjuangan ini adalah sebelum penguasa baru dilantik Oktober mendatang.

"Langkah perjuangan reformasi tidak boleh dinodai dengan politik dinasti," kata mantan Mahasiswa Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti yang juga mantan aktivis 98 mendesak dukungan moral harus terus diberikan kepada para wakil rakyat agar jangan sampai masuk angin.

"Selain mendorong pengajuan hak angket, saya mendukung aksi moral yang disuarakan para aktivis dan tokoh nasional," katanya.

Mantan Ketua Senat Mahasiswa UMJ pada tahun 98, Abba Taher Lamatapo meminta semua gerakan pendidik, buruh, mahasiswa, ormas, dan simpul-simpul gerakan lainnya untuk bersatu dalam aksi 18-20 Maret 2024.

"Tunjukkan bahwa kita masih menginginkan Indonesia lebih baik. Negeri ini bukan milik segelintir orang atau keluarga. Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua Umum Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) tersebut.

Sedangkan mantan aktivis teater Tonggak LSMI HMI Cabang Ciputat menilai kondisi bangsa ini seolah sedang digiring kepada ketidakberdayaannya.

"Di lihat dari beberapa kasus Masyarakat adat yang diusir dari tanah kelahirannya, Rempang dan yang terakhir di Pamaluan, Kalimantan. Tiada pembelaan apapun dari negara yang seharusnya melindungi setiap warga negara Indonesia," ungkap Neti.

Karenanya ia mendukung gerakan yang diusung para tokoh-tokoh tersebut dan tidak ada toleransi untuk ketidakadilan dan kecurangan yang di pertontonkan penguasa.

(*/tribun-medan.com)