SOSOK YFN Polwan Penipu Petani di Subang, Minta Uang Pelicin Rp598 Juta, Kini Berakhir Dipecat

Ade Ary menegaskan rekrutmen Polri memegang prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH). Ade Ary menyampaikan Polda Metro Jaya transparan dalam menangani kasus ini.

"Kami transparan saja. Bapak Kapolri juga sudah berulang kali menekankan dalam setiap kesempatan soal profesionalisme dan selalu berpesan jangan sakiti hati masyarakat, kepercayaan masyarakat harus dijaga," ucap Ade Ary.

Dalam hal ini, Ade Ary juga memohon agar tidak percaya pada praktik calo dalam proses perekrutan anggota Polri.

Ade Ary mengatakan yang menentukan lolos atau tidaknya peserta rekrutmen hanyalah kemampuan diri sendiri.

"Saya memohon kepada masyarakat, jangan percaya bila ada yang mengaku-ngaku bisa meloloskan anak Bapak/Ibu dalam rekrutmen Polri dengan cara-cara yang curang.

Kami tidak memungut biaya kepada peserta alias gratis.
Bahwa edukasi dan imbauan ini harus terus disampaikan agar tidak ada lagi masyarakat yang jadi korban," jelasnya.

Sebelumnya seorang petani asal Subang, Jawa Barat pilu setelah ditipu kompoltan polisi wanita atau polwan.

Seorang petani asal Subang bernama Calim Sumarlin (56) jadi korban penipuan komplotan polwan yang mengiming-imingi anaknya lolos seleksi polwan pada 2016 lalu.

Calim Sumarlin pun menyerahkan Rp598 juta sebagai 'uang pelicin’ agar anaknya bisa masuk polwan tanpa tes.

Namun, anak petani Calim justru dijadikan seorang pembantu oleh polwan berinisial YFN tersebut.

Kisah pilu dialami seorang petani warga Desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat bernama Calim Sumarlin (56).

Ia mengaku diminta menyerahkan uang Rp 598 juta sebagai 'uang pelicin' agar putrinya bisa diterima menjadi anggota polisi wanita (polwan).

Carlim mengaku telah menyerahkan uang tersebut kepada pihak yang berjanji dapat meloloskan sang anak untuk menjadi anggota Polri.

Menurut dia, dua diantara pelaku merupakan anggota Polri aktif.

Sementara, satu orang lainnya merupakan mantan anggota Polri yang diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH).