Agus Fatoni Bantah Rotasinya Sebagai PJ Gubsu Sarat Kepentingan Politik: Saya Netral karena Saya ASN

Diketahui, Agus Fatoni menggantikan Pj Gubernur Sumut Hassanudin yang sebelumnya dilantik pada 5 September 2023.

Ia menggantikan pasangan Gubernur Sumut Edy Rahamayadi dan Wakilnya Musa Rajekshah yang habis masa jabatan.

Hassanudin diinformasikan juga akan dilantik menjadi Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi yang akan mengikuti Pilkada.

Sosok Penjabat Gubernur Sumatra Utara akan berganti dari Hassanudin menjadi Agus Fatoni.

Penggantian ini akan dilakukan pada Senin (24/6/2024) di Jakarta. Agus Fatoni menggantikan Hassanudin yang ditunjuk menjadi Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Fatoni lahir di Bahuga, Way Kanan, Lampung pada 6 Juni 1972. Ia merupakan seorang birokrat yang telah lama berkarier di Kementerian Dalam Negeri.

Saat ini, ia menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatra Selatan sejak Oktober 2023.

Sebelumnya ia merupakan Dirjen Bina Keuangan Daerah sejak 10 Maret 2022. Saat menjadi Dirjen Bina Keuangan Daerah, ia juga kerap mengunjungi Sumut dan hadir di Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk memberikan arahan.

Ia juga sempat mengisi posisi Pj Sementara Gubernur Sulawesi Utara sejak 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020.

Pengamat Sebut Terkait Pilgub Sumut Bobby vs Edy

Pengamat politik dari Universitas Islam Sumatera Utara Rafriandi Nasution menilai pergantian Pj Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin tak lepas dari proses pemilihan kepala daerah yang tengah berlangsung.

Menurutnya, pergantian Pj Gubernur Sumut dari sosok seorang mantan Jenderal TNI dengan sosok sipil dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni juga tak lepas dalam rangka pemenangan calon Gubernur Sumut.

"Penunjukkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni jadi Pj Gubsu itu menunjukkan hasil monitoring dan evaluasi lemah di Sumut. Itu secara tersurat dan tersirat. Namun yang tersuruk bahwa positif sudah Edy Rahmayadi maju sebagai calon Gubernur dari PDIP melawan Bobby Nasution," kata Rafriandi kepada tribun-medan, Sabtu (22/6/2024).

Rafriandi menilai penunjukkan Pj Gubernur tentu telah melewati pertimbangan.

Sebagai pejabat pemerintah, Pj Gubernur, Bupati dan walikota adalah aparatur negara yang diutus untuk menjalankan pemerintahan.