Reaksi DPRD Deli Serdang terkait Kuota Formasi PPPK hanya Ada 60 Orang di Tahun 2025

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM - Anggota DPRD Deli Serdang, Misnan Al Jawi memaklumi jika Pemkab saat ini hanya membuka 60 formasi untuk tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Misnan mengaku ada beban yang cukup besar harus ditanggung APBD jika formasi pada tahun ini dibuka dengan jumlah yang banyak.

Hal ini lantaran gaji untuk membayar PPPK ini dari pengalaman dibebankan kepada APBD Kabupaten. 

"Ketika pengusulan di awal kan kita mengira itu semua (gaji) nantinya murni dari APBN tapi ternyata setelah disetujui Kemenpan RB, gajinya itu dikembalikan kepada Kabupaten Kota masing-masing. Itulah yang jadi pertimbangan Pemkab," ujar Misnan. 

Misnan yang sudah tiga periode menjabat sebagai anggota dewan mengatakan sudah beberapa kali Pemkab mengajukan usulan.

Total bahkan yang terakhir ada 2.666 yang diusulkan dan telah disetujui oleh Pemerintah Pusat melalui Kemenpan RB. 

"Memang di Deli Serdang ini, PPPK ini wajib dituntaskan karena ada yang sudah mengabdi belasan tahun. Setelah dihitung-hitung kemarin itu bebannya untuk satu tahun itu bisa 100 miliar (untuk gaji). Makanya kemarin Pj Bupati itu fokus untuk menaikkan PAD dulu," kata Misnan. 

Ketua Fraksi Gabungan Persatuan Pembangunan Bintang Indonesia (PPBI) ini berpendapat itu semua bisa dilakukan asalkan semuanya betul-betul mendongkrak PAD.

Meski saat ini pendapatan sudah berhasil dicapai di angka 1,1 Triliun namun masih bisa didapat dengan lebih besar lagi kalau dilakukan dengan maksimal.

Disebut kalau DPRD juga dalam waktu dekat akan kembali membentuk Pansus Peningkatan PAD. 

"Jadi mau kita bentuk ini Pansus PAD 1 dan PAD 2. Kita bagi 11 mata sektor supaya lebih fokus dan cepat tuntas nggak kayak pansus sebelumnya yang memakan waktu cukup panjang. Kalau PAD naik, Pemkab bisa angkat honorer ini jadi PPPK dengan bertahap. Bahkan bisa juga di tahun ini jadi nggak hanya 60 jumlahnya. Kalau triwulan kedua nanti naik signifikan kan bisa diusulkan lagi (dibuat seleksi)," kata Misnan.

Sebelumnya diberitakan, Tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemkab Deli Serdang kecewa dengan kebijakan Pemkab yang hanya memberikan peluang kepada tenaga guru untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Para tenaga teknis kini mulai cemburu atas kebijakan yang dikeluarkan. 

"Ya sudah berapa kali seingat kita dibuka formasi untuk seleksi diangkat PPPK tapi selalu untuk guru. Kita yang tenaga teknis ini merasa seperti dianaktirikan. Kita juga pengin ada peningkatan kesejahteraan dengan pengangkatan PPPK," ujar salah satu tenaga honorer di Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang meminta agar namanya tidak dituliskan, Kamis (9/1/2025). 

Para tenaga teknis di Deli Serdang saat ini banyak menyalahkan Pj Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman.