Pengadilan Tinggi Militer Vonis Bersalah Eks Ketua Puskopkar BB Kolonel Purn Igit

Seperti yang diketahui, Santo menjalani kerjasama dengan Puskopkar A BB sejak 1993. Mereka mengelola kebun kelapa sawit di Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 

Kedua belah pihak sepakat mendirikan perseroan bernama PT. Poly Kartika Sejahtera dengan saham, Santo 60 persen dan Puskopkar "A" BB sebesar 40 persen. Yang kemudian addendum tahun 2015, Santo 55 persen Puskopkar 45 persen.

Pada 2017, ada wacana pendirian pangkalan militer dan pemutusan kerjasama pengelolaan kebun sawit. 

Dari audit aset PT. Poly Kartika Sejahtera menyebut total investasi Rp 46 miliar lebih. Kemudian setelah beberapa kali negosiasi menjadi Rp 37 miliar. Santo mendapat Rp 20 miliar lebih.

Proses pengakhiran kerjasama harusnya dilakukan pada Februari 2020. Namun sebelum pembayaran ganti rugi, Santo didepak dari perkebunan. 

Leo mengatakan, alasan terlapor tidak melakukan penyelesaian ganti rugi lantaran terlapor melakukan gugatan di Pengadilan. 

Padahal sebut Leo, langkah itu diambil atas rekomendasi Puskopkar A BB. 

"Dan disebut bila salah satu alasan tidak melakukan ganti rugi aset lantaran korban menggugat ke Pengadilan Negeri Medan. Padahal gugatan itu sesuai dengan petunjuk yang disampaikan pengurusan Puskopkar dengan harapan ganti rugi bisa dilakukan. 

Namun setelah klien kami menggugat justru tidak dibayar dengan alasan sudah adanya gugatan, kami merasa dijebak dalam hal ini," kata Leo.

(cr17/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News