BPK Temukan Kekurangan Volume 13 Paket Pekerjaan di Dinas PUPR Tebingtinggi Tahun 2024

Terkait temuan ini, belum ada pihak dari Dinas PUPR Kota Tebingtinggi yang bisa memberikan keterangan. 

Ratama Saragih selaku Pengamat Kebijakan publik dan Anggaran sangat prihatin melihat hasil pekerjaan di Dinas PUPR Kota Tebingtinggi Tahun Anggaran 2024. Hal seperti Ini lah menimbulkan tudingan persengkongkolan atau main matanya antara Pengguna Anggaran (PA) dan Penyedia Barang Jasa (PBJ) Pemerintah.

Responden BPK ini dengan tegas mengatakan ada meansrea, atau niat jahat yang sengaja mengurangi volume dan atau banyaknya hasil pekerjaan terpasang yang tidak sesuai kontrak sebagaimana suadah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f Perpres 16 Tahun 2018.

"Dalam pasal tersebut, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara," katanya. 

Pasal 57 ayat (2) Perpres yang sama, ujar Ratama juga sudah mengharuskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen harus melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.

Penyandang sertifikat ”Aspek Hukum Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara” ini memperingatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Tebingtinggi agar tegas, terukur dan bila perlu memanggil, memeriksa kembali semua pihak yang terlibat dalam kasus dimaksud untuk seterusnya melaporkannya kepada Wali Kota Tebingtinggi. 

"Ini bukan kali pertama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kekurangan volume pekerjaan, tercatat lima tahun terkahir pekerjaan di PUPR Kota Tebingtinggi langganannya kurang volume pekerjaan oleh BPK RI, datanya ada dan lengkap," pungkasnya.

(alj/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan