Nicholay sudah lebih dari 30 tahun berkecimpung di bidang advokasi hukum dan HAM.

Menurut data yang tersebar di media massa, Nicholay merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) angkatan 1986.

Baca juga: Profil Miskah Shafa, Selebgram yang Kini Jadi Ibu Usai Lahirkan Bayi Perempuan

Ia kemudian melanjutkan pendidikan tingginya hingga meraih gelar doktor dalam Ilmu Hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dengan disertasi tentang model hukum penyelesaian perselisihan hasil pemilu presiden yang berkeadilan Pancasila.

Kariernya meliputi peran penting sebagai advokat dan aktivis HAM, dengan kiprah di sejumlah daerah konflik di Indonesia seperti Timor-Timur, Papua, dan Aceh.

Ia juga pernah menjadi Tim Hukum berbagai pasangan calon presiden, khususnya di Pilpres di bawah Prabowo Subianto sejak 2002 hingga 2024.

Pada 6 Januari 2025, Nicholay diangkat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Baca juga: Profil Saori Araki, Model Eks Personel Tokyo Girls Bravo Viral Kerja Kantoran, Penampilannya Disorot

Dalam kapasitas itu, ia bertanggung jawab mengembangkan dan menguatkan instrumen perlindungan HAM di Indonesia.

Selain itu, Nicholay juga dikenal aktif dalam penegakan hukum terhadap kasus lingkungan hidup, seperti pemberantasan illegal logging dan mining, serta melawan mafia tanah.

Ia adalah lulusan salah satu Program Pendidikan Singkat Kepemimpinan Nasional (PPSA XVII) di LEMHANNAS RI tahun 2011, yang menegaskan komitmennya pada nasionalisme dan Pancasila sebagai sumber segala hukum di Indonesia.

Baca juga: Profil Kwik Kian Gie, Politisi PDIP yang Jadi Penasihan Ekonomi Prabowo Meninggal Dunia

Biodata 

Nama lengkap: Dr. Nicholay Aprilindo, S.H., M.H., M.M.

Tempat, tanggal lahir: Atambua, Timor, NTT, 15 April 1964

Pendidikan: S1 Hukum (UKSW), S2 Hukum dan Manajemen, Doktor Ilmu Hukum (UNS)

Jabatan: Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kemenkumham RI (sejak Januari 2025)

Karier: Advokat, Tim Hukum Pilpres (Prabowo Subianto dkk.), aktivis HAM, penegak hukum lingkungan

Kiprah: Penguatan instrumen hukum HAM, advokasi wilayah konflik, pemberantasan korupsi terkait lingkungan, dan penguatan demokrasi berbasis Pancasila

Penghargaan dan pelatihan: Lulusan PPSA XVII LEMHANNAS RI (2011), studi Counter Terrorism di FBI dan Pentagon USA

(ray/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan