Jaksa Endus Mafia Tender pada 12 Paket Proyek Jalan di Kota Binjai yang Bersumber dari DBH Sawit

Pun begitu, Ikhsan kembali menepis dan menegaskan semua proses tender dilakukan secara sistem dan terbuka.

"Apa yang ditemukan oleh kejaksaan itu tahap pengendalian kontrak, Pokja tidak tahapan pelaksanaan dan kontrak. Kalau putus kontrak, baru ke kami. Secara tugas dan pokok, kami Pokja dulu sekarang Pokmil, secara administrasi kami sudah melakukan tahapan yang dilengkapi dengan dokumen," ucap Ikhsan.

Terpisah, Kasi Intelijen Kejari Binjai, Noprianto Sihombing tidak memberikan jawaban secara utuh ketika dikonfirmasi, akhir pekan kemarin. 

Pertanyaan wartawan menyoal dugaan keterlibatan Pokja pada Bagian PBJ Setdako Binjai dalam pengaturan penenang proyek yang berbuntut ditemukan pengerjaan fiktif.

Juga kacamata hukum dari penyidik melihat hanya satu perusahaan yang mengirim nilai penawaran dan mengindikasi dugaan pengaturan pemenang proyek sudah diatur, Noprianto hanya menjawab normatif. 

"Saya cek dulu ke pidsus ya," ucap Noprianto. 

Sebelumnya, Kajari Binjai, Iwan Setiawan secara terbuka menyebut, pihaknya menemukan indikasi kuat bahwa sejumlah perusahaan peserta tender hanyalah kedok dari satu pengendali yang sama. 

“Di sini ada pengaturan proyek. Empat perusahaan yang ikut ternyata dikuasai oleh satu orang, hanya beda bendera,” ungkap Iwan dalam konferensi pers, belum lama ini. 

Temuan itu, lanjutnya, memperkuat dugaan bahwa Bagian PBJ Setdako Binjai menjadi sarang praktik mafia proyek yang mengatur siapa yang akan memenangkan tender. 

Kajari Iwan menegaskan, tim penyidik masih terus mendalami kemungkinan keterlibatan pejabat PBJ dan pihak lainnya dalam dugaan pengaturan tender tersebut.

“Apakah Kepala PBJ terlibat, apakah ada kesamaan kehendak atau pengetahuan dalam pelaksanaan proyek, itu akan kami dalami,” ucap Iwan. 

Dalam kasus dugaan korupsi 12 paket proyek jalan yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) Sawit tahun anggaran 2023-2024 senilai Rp14,9 miliar, penyidik menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan sudah ditahan di Lapas Binjai. 

Adalah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Binjai yang juga sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUTR serta bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial Ridho Indah Purnama, lalu pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) berinisial SFP dan rekanan berinisial TSD.

Hasil penyidikan jaksa, dua dari 12 paket proyek pemeliharaan jalan itu ditemukan pengerjaan yang diduga fiktif dan merugikan negara Rp2,6 miliar. 

Adapun kedua proyek dimaksud di Jalan Samanhudi dan Jalan Gunung Sinabung, Kecamatan Binjai Selatan.