Dolar Naik, Dapur Rakyat Tertekan: Membaca Kurs dari Pasar Tradisional Sumut

Oleh: Dr. Aryanto Tinambunan

Di pasar tradisional, orang jarang bicara JISDOR. Ibu-ibu tidak menanyakan yield obligasi Amerika. Pedagang ayam tak mengutip pidato bank sentral. Tapi ketika harga minyak goreng naik, beras bergerak pelan tapi pasti, tomat mendadak mahal, dan ongkos angkutan terasa lebih berat, sesungguhnya mereka sedang membaca ekonomi global dengan cara yang paling jujur: melalui dapur.

Rupiah yang melemah bukan hanya urusan layar perdagangan valas. 

Pada 19 Mei 2026, kurs JISDOR Bank Indonesia berada di Rp17.719 per dolar AS. Pada 22 Mei, Rp17.717 per dolar AS. Lebih tinggi dibanding Rp17.415 pada 11 Mei 2026. Dalam bahasa pasar, dolar makin mahal. Dalam bahasa rumah tangga, banyak barang berisiko ikut mahal karena bahan baku, energi, pangan, pupuk, pakan ternak, dan logistik masih bersentuhan dengan harga internasional.

Di sinilah istilah inflasi impor menemukan wajahnya. Ia tidak datang dengan jas rapi dari gedung bank sentral. Ia menyelinap lewat karung beras, galon minyak goreng, ongkos angkut, harga pakan, biaya pupuk, hingga harga barang elektronik. Ia membuat pelemahan rupiah berubah dari grafik menjadi kecemasan sehari-hari.

Secara nasional, inflasi April 2026 memang masih terlihat terkendali: 0,13 persen secara bulanan, dengan inflasi tahun kalender 1,06 persen. BPS bahkan mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada bulan itu mengalami deflasi bulanan.

Namun laporan yang sama juga menunjukkan minyak goreng, tomat, beras, dan nasi dengan lauk masih ikut memberi andil inflasi. Artinya, tekanan harga pangan tidak hilang. Ia hanya bergeser, menunggu pemicu berikutnya.

Sumatera Utara memberi contoh yang lebih dekat. Pada April 2026, inflasi tahunan Sumut mencapai 2,92 persen. Kota Gunungsitoli mencatat inflasi tertinggi, 4,66 persen, sementara Deli Serdang terendah 1,92 persen. Inflasi bulanan Sumut juga tercatat 0,44 persen.

Angka-angka ini tampak dingin, tetapi di belakangnya ada cerita tentang perbedaan daya tahan wilayah: kota pelabuhan, daerah kepulauan, kawasan pertanian, dan sentra konsumsi tidak menghadapi harga dengan kemampuan yang sama.

Medan mungkin punya jaringan distribusi lebih kuat. Barang datang dari pelabuhan, gudang, dan pusat grosir. Tetapi di wilayah kepulauan seperti Nias, atau daerah yang bergantung pada rantai pasok panjang, kenaikan ongkos logistik bisa menjadi pajak tak terlihat.

Harga yang naik di satu simpul dapat membesar ketika tiba di meja makan rumah tangga miskin.

Masalahnya, rumah tangga miskin menghabiskan porsi pendapatan yang lebih besar untuk makanan. Bagi kelas menengah, kenaikan harga minyak goreng mungkin berarti mengurangi jajan akhir pekan. Bagi buruh harian, nelayan kecil, petani gurem, dan pekerja informal, kenaikan yang sama bisa berarti mengubah isi piring. Dari ikan menjadi telur. Dari telur menjadi mi instan. Dari tiga lauk menjadi satu.

Riset terbaru memperkuat kegelisahan ini. Fitrawaty dan kolega, dalam riset Exchange rate shocks and food security in Indonesia (1990–2024): evidence from a Vector Error Correction, yang terbit dalam jurnal Cogent Economics & Finance (2026), meneliti hubungan guncangan kurs dan ketahanan pangan Indonesia selama 1990–2024.

Mereka menemukan bahwa pergerakan nilai tukar memiliki pengaruh jangka panjang yang kuat terhadap ketahanan pangan; depresiasi mata uang menaikkan biaya pangan impor dan input pertanian, lalu melemahkan daya beli rumah tangga.

Temuan itu penting bagi Sumatera Utara. Daerah ini memang punya kebun sawit, karet, kopi, perikanan, dan pertanian pangan. Tetapi menjadi daerah penghasil tidak otomatis membuat masyarakatnya kebal terhadap inflasi pangan.