Opini Online

Dolar Naik, Dapur Rakyat Tertekan: Membaca Kurs dari Pasar Tradisional Sumut

Rupiah yang melemah bukan hanya urusan layar perdagangan valas. Pada 19 Mei 2026, kurs JISDOR Bank Indonesia berada di Rp17.719 per dolar AS

Tayang:
Editor: AbdiTumanggor
Dok.Pribadi
CATATAN Dr. Aryanto Tinambunan, MSi (Dok.Pribadi) 

Petani bisa menikmati harga jual komoditas tertentu, tetapi pada saat yang sama membeli pupuk, pestisida, pakan, solar, dan kebutuhan rumah tangga dengan harga yang ikut terdorong oleh kurs dan distribusi.

Di sisi lain, inflasi impor tidak bekerja sendirian. Ia bertemu dengan cuaca, gagal panen, jalan rusak, pungutan distribusi, stok yang tipis, dan tata niaga yang terlalu panjang. Maka menyalahkan kurs semata jelas keliru. Tetapi mengabaikan kurs juga sama kelirunya. Kurs adalah api kecil yang bisa membesar ketika gudang kebijakan pangan penuh bahan mudah terbakar.

Harga rupiah per 22 Mei

Penelitian Beirne, Renzhi, dan Panthi pada 2024 di Economic Analysis and Policy juga menunjukkan bahwa pass-through nilai tukar ke harga produsen dan konsumen di emerging Asia memang tidak penuh, tetapi tetap nyata.

Dampaknya cenderung lebih kuat ke harga produsen daripada harga konsumen, dan guncangan global—seperti harga minyak, kebijakan moneter Amerika Serikat, serta volatilitas pasar—ikut menjadi saluran rambatan.

Artinya, sebelum harga sampai ke konsumen, tekanan sering lebih dulu dirasakan produsen. Pabrik makanan, penggilingan, distributor, pedagang grosir, peternak ayam, dan pelaku logistik menanggung kenaikan biaya. Sebagian mereka menahan harga untuk menjaga pelanggan. Sebagian mengurangi margin. Sebagian lain mengecilkan ukuran kemasan. Pada titik tertentu, tekanan itu bocor juga ke konsumen.

Maka kebijakan anti-inflasi tidak cukup dengan operasi pasar menjelang hari besar. Itu seperti menyiram lantai yang basah sementara atap masih bocor. Pemerintah daerah perlu membaca inflasi pangan sebagai persoalan pembangunan: produksi, distribusi, cadangan, transportasi, dan perlindungan daya beli harus dikerjakan bersamaan.

Untuk Sumatera Utara, ada beberapa agenda yang mendesak. Pertama, memperkuat data harga harian lintas kabupaten/kota, bukan hanya kota besar. Inflasi di Medan tidak selalu menceritakan keadaan Gunungsitoli, Karo, Labuhanbatu, atau Tapanuli. Kedua, memperpendek rantai pasok pangan strategis melalui kerja sama antardaerah. Ketiga, menjaga biaya logistik, terutama ke wilayah kepulauan dan pinggiran. Keempat, memastikan bantuan pangan dan subsidi tepat sasaran ketika tekanan harga mulai menggerus kelompok bawah.

Bank Indonesia dan pemerintah pusat tentu punya peran besar menjaga rupiah. Tetapi pemerintah daerah tidak boleh menunggu kurs jinak baru bergerak. Inflasi impor adalah tamu jauh yang dampaknya sangat lokal. Ia datang dari dolar, tetapi mendarat di pasar pagi. Ia dipicu oleh global, tetapi dirasakan di dapur.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya rupiah yang stabil di layar bank sentral. Ukurannya juga sederhana: apakah keluarga pekerja masih bisa membeli beras, minyak goreng, ikan, telur, dan sayur tanpa harus mengorbankan biaya sekolah anak. Sebab bagi rakyat kecil, inflasi bukan angka. Inflasi adalah hari ketika uang yang sama pulang membawa belanja yang lebih sedikit.

*) Dosen Tidak Tetap FEB Unika Santo Thomas, Mantan Kepala Bapperida Dairi dan ASN Pemprovsu.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved