Rincian dan Besaran Tunjangan yang Didapatkan Anggota DPRD Sumut

-Besaran tunjangan perumahan Ketua DPRD sebesar Rp 60.000.000

- Besaran tunjangan perumahan wakil ketua DPRD sebesar Rp 51.000.000

-Besaran tunjangan  perumahan anggota DPRD sebesar Rp 40.000.000.

- Besaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Sumut sudah termasuk pajak.

9. Tunjangan Transportasi

- Pimpinan dan anggota DPRD Sumut diberikan tunjangan transportasi setiap bulan

-Besaran tunjangan transportasi pimpinan sebesar Rp 22.660.000

- Besaran tunjangan transportasi anggota DPRD sebesar Rp  19.580.000..

Untuk diketahui Pergub soal Tunjangan  ini ditetapkan pada tanggal 7 April 2021 oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Sebelumnya diberitakan, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB) Zeira Salim Ritonga menegaskan, sejauh ini tidak ada kenaikan gaji seperti yang diisukan.

"Tidak ada kenaikan gaji, gaji pokok kami Rp 5 juta sebulan dan itu seperti gaji di tahun-tahun sebelumnya," tuturnya kepada Tribun Medan.

Dikatakan Zeira, saat ini pun hanya ada dua tunjangan yang ia dapat selama menjabat sebagai DPRD.

"Tunjangan pertama itu, tunjangan transportasi dan yang kedua tunjangan sewa rumah," ucapnya.

Diterangkannya, saat ini, seluruh anggota DPRD Sumut sudah tidak lagi memiliki mobil dinas. Untuk itu penggantinya adalah tunjangan transportasi.

"Tunjangan transportasi ini sebesar Rp 15 juta per bulan. Tapi belum termasuk pajak. Angka pasti saya lupa. Yang jelas uang transportasi ini di bawah Rp 20 juta/bulan," ucapnya.

Sementara itu, kata Zeira dulu seluruh anggota DPRD dapat rumah dinas. Saat ini rumah dinas hanya dimiliki oleh Ketua DPRD Sumut.

"Jadi untuk penggantinya adalah tunjangan sewa rumah. Itu juga untuk harga dan lain-lain diatur oleh pemerintah. Kalau DPRD Sumut sendiri itu tunjangan sewa rumah Rp 40 juta sebulan belum termasuk pajak. Dan ini mengalami penurunan sebelumnya Rp 45 Juta. Kalau sama pajak kurang lebih, Rp 30 juta per bulan," tuturnya.

Dikatakannya, pihak DPRD Sumut tidak mendapatkan tanggungan kesehatan.

"Kita kalau BPJS itu tanggung sendiri. Dan semua tunjangan itu sudah ada aturan dari pemerintah. Karena sebagai anggota DPRD itu tidak bisa menetapkan. Yang menetapkan itu pemerintah," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi. Ditegaskannya. Tidak ada kenaikan gaji anggota DPR seperti yang diisukan.

"Gaji kami tetap sama. Tidak ada kenaikan gaji ini," ucapnya kepada Tribun Medan.

Namun Salman tak merinci secara detail besaran gaji dan tunjangan apa saja yang ia dapatkan sebagai anggota DPRD Sumut.

(Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan