Kompak Beberapa Kepala Daerah Bantah Data Menkeu Purbaya soal Pemda Simpan Dana Nganggur di Bank

TRIBUN-MEDAN.com - Sebagian kepala daerah kompak membantah data Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang membeberkan 15 pemerintah daerah (pemda) masih mengendap uang di bank sehingga mencapai Rp 234 triliun.

Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini memaparkan daftar pemda yang masih memiliki 'uang nganggur' di bank.

Adapun Pemprov DKI Jakarta menjadi pemda yang paling banyak memiliki simpanan yakni hingga Rp14,6 triliun.

Lalu, diikuti Pemprov Jawa Timur (Jatim) yang mencapai Rp6,8 triliun, serta Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, senilai Rp5,1 triliun.

Namun data tersebut dibantah beberapa kepala daerah termasuk Sumatera Utara, Jawa Barat dan juga Bangka Belitung.

Baca juga: Safitri Murka ke Suami, Baju Pelantikan PPPK Dibelikkan Hasil Jual Cabai, Dikasih Rezeki Diceraikan

Gubernur Sumut Akui Rp 990 Miliar

Gubernur Sumut Bobby Nasution justru membantah anggaran yang mengendap di bank mencapai Rp 3,1 Triliun itu. 

Menurut Bobby Nasution, Pemprov Sumut hanya memiliki satu Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yakni bank Sumut. 

Dikatakan Bobby Nasution, hingga hari ini RKUD Sumut mencapai Rp 990 miliar. Dan itu bisa diakses secara umum oleh masyarakat. 

"RKUD kita cuman satu ya di bank Sumut hari ini saldonya di sana Rp990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input atau seperti apa yang disampaikan (Pak Purbaya) Rp 3,1T," jelasnya saat diwawancarai usai di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (21/10/2025).

Baca juga: Cerita Proyek Tiang Monorel Jakarta yang Mangkrak Bertahun-tahun, Kini Bakal Dirobohkan

Baca juga: Kabar Terbaru Nasib RUU Perampasan Aset, Anggota DPR RI Tebar Janji Usai RUU KUHAP Rampung

Menurutnya, anggaran Rp990 miliar ini untuk pembayaran beberapa kegiatan.

"yang di hari ini yang direkening silakan dibuka itu terbuka untuk umum RKUD kita Rp 990 miliar, itupun memang untuk pembayaran beberapa kegiatan dan juga karena P dari Kemendagri belum dievaluasi jadi beberapa kegiatan masih ter hold sehingga belum terjadi pembayaran,"katanya.

Disinggung pengendapan anggaran tersebut karena lambtanya realisasi anggaran, Bobby menjawab dengan santai.

"Yang pasti realisasi, kita ingin segera yang bisa dilaksanakan-dilaksanakan. Yang memang sudah selesai, akan segera kita bayarkan," katanya.

Menurutnya, banyak pelaksana yang menahan untuk dilakukan pembayaran. Mereka kebanyakan meminta di akhir tahun ini.