Kompak Beberapa Kepala Daerah Bantah Data Menkeu Purbaya soal Pemda Simpan Dana Nganggur di Bank

"Ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya, kalau semuanya dianggap menjadi sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan, sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya," imbuhnya.

Dedi sekali lagi mendesak kepada Purbaya untuk membuka data terkait daerah mana saja yang menyimpan APBD di bank dan belum membelanjakannya.

"Umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito," tegas Dedi.

Bangka Belitung Cuma Tersimpan Rp 200 Miliar

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bangka Belitung, M Haris, membantah Pemprov Bangka Belitung memiliki dana yang tersimpan di bank sebesar Rp2,1 trilun.

Dia menegaskan dana yang tersimpan hanya Rp200 miliar.

"Kami pemda merasa tidak ada dana tersebut. Paling tinggi di bank Rp 200 M. Itu adalah dana pendapatan bulanan, baik di giro maupun depo," kata Haris, Selasa (21/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

Haris mengungkapkan pihaknya akan mengonfirmasi ke BI terkait data yang dipaparkan Purbaya tersebut. Pasalnya, data tersebut diperoleh Purbaya dari BI.

"Hari ini kami mau konfirmasi ke BI karena Pak Menkeu dapat data dari BI," ujar Haris.

Haris lantas berkelakar, jika memiliki dana sebesar itu, maka Pemprov Bangka Belitung akan senang.

"Mana tahu, tanpa sepengetahuan kami, ternyata ada dana kami sebesar itu," ucapnya.

Menkeu Purbaya Geram

Mengendapnya uang milik 15 pemerintah daerah (pemda) di bank itu membuat Menkeu Purbaya geram.

Adapun total uang milik pemda yang menganggur di bank sejumlah Rp234 triliun. Dia mengatakan hal ini menjadi wujud pemda tidak cakap dalam menyerap anggaran.

"Serapan rendah mengakibatkan menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada tapi soal kecepatan eksekusi," kata Purbaya dalam rapat bersama kepala daerah secara daring di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).