Berita Nasional

Rocky Gerung Sempat Sindir Naik Kereta dari Solo ke Cipinang,KPK Kini Selidiki Dugaan Korupsi Whoosh

Budi mengimbau masyarakat untuk menyampaikan informasi atau data terkait kasus Kereta Cepat Whoosh ke KPK.

Biro Pers Setpres
KERETA CEPAT- Presiden RI ke 7, Joko Widodo saat berpose di depan lokomotif Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (13/9/2023) silam di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Proyek ini kemudian jadi masalah karena membebani keuangan negara. 

KPK butuh memverifikasi keterangan dari pengembangan kasus maupun laporan masyarakat.

“Apakah informasi awal dari masyarakat itu valid atau tidak, kemudian apakah sudah lengkap atau belum, nanti tentu KPK juga secara proaktif akan melengkapi keterangan-keterangan dari pihak lainnya,” kata dia.

Meskipun demikian hingga kini, KPK belum sepenuhnya membuka informasi progres penyelidikan proyek kereta cepat itu. 

“Kami belum bisa menyampaikan substansi dari materi perkara ini karena memang masih di tahap penyelidikan.

Ungkap sudah selidiki sejak awal tahun 

Sebelumnya, KPK mengungkapkan penyelidikan dugaan penggelembungan anggaran atau mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, dimulai sejak awal tahun 2025.

 “Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Budi mengatakan, informasi detail terkait dengan perkembangan perkara tersebut belum bisa disampaikan karena tahap penyelidikan dilakukan secara tertutup.

Meski demikian, dia mengimbau bagi masyarakat yang memiliki informasi dan data tambahan untuk menyampaikan kepada KPK.

“Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum, tentu tim terus melakukan pencarian keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini,” ujarnya.

Sempat minta Mahfud beri info Budi mengatakan, KPK memandang informasi yang disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD soal Whoosh adalah hal positif, mengingat laporan aduan masyarakat merupakan bentuk partisipasi dan pelibatan langsung publik dalam pemberantasan korupsi.

“Oleh karenanya, KPK selalu terbuka kepada masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi dan data awal yang valid mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Mahfud lantas mencuit merespons perkembangan isu ini.

"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh," ujar Mahfud melalui cuitan di akun X-nya, dikutip Kompas.com, Minggu (19/10/2025).

Mahfud menyatakan bahwa dirinya bersedia memberi informasi bila dipanggil oleh KPK tapi bukan berarti melakukan laporan ke KPK.

(tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved