AKHIRNYA KPK Mulai Selidiki Dugaan Mark-Up Proyek Kereta Cepat Whoosh, Ini Penjelasan Jokowi

Jokowi menekankan bahwa transportasi massal adalah layanan publik yang tidak diukur dari keuntungan finansial, melainkan dari keuntungan sosial seperti pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya yang menyatakan bahwa tidak ada transportasi publik di dunia yang menguntungkan secara finansial dan negara harus menanggung subsidi yang terukur untuk layanan tersebut.

Kontroversi Utang dan Pembiayaan Proyek

Utang proyek Whoosh mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar AS, yang sebagian besar berasal dari pinjaman kepada China Development Bank (CDB) dengan bunga tetap selama 40 tahun pertama.

Namun, selama pembangunan terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS, yang menyebabkan penarikan utang tambahan dengan bunga lebih tinggi.

Pembiayaan proyek ini menjadi beban berat bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang hingga semester pertama 2025 masih mencatatkan kerugian.

Upaya Penyelesaian Utang

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa pemerintah dan lembaganya tengah mencari opsi terbaik untuk penyelesaian utang proyek Whoosh agar tidak memberatkan BUMN, khususnya PT KAI.

Tim dari Danantara dan unsur pemerintah, termasuk Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, akan melakukan negosiasi dengan pihak China untuk membahas syarat dan ketentuan pembayaran utang, termasuk jangka waktu, suku bunga, dan mata uang pembayaran.

Sementara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan ikut campur dalam restrukturisasi utang karena proyek ini merupakan kerja sama bisnis antar perusahaan (business to business).

Sebagaiaman diketahui, Mahfud MD mengkritik proyek Whoosh sejak awal karena berbagai isu, termasuk biaya, utang, kontrak, dan dugaan mark-up.

Ia menyoroti kontrak yang dibuat dengan China yang dianggap merugikan Indonesia dan menegaskan bahwa kasus ini harus diselesaikan secara hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.

Mahfud juga menjelaskan bahwa kontrak dengan China sangat ketat dan rahasia, dengan kepentingan nasional China diutamakan, sesuai dengan aturan perdagangan internasional seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO).

Atas sorotan publik tersebut, penyelidikan KPK terhadap dugaan mark-up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh merupakan langkah penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek strategis nasional ini.

Meskipun proyek ini memiliki tujuan sosial yang besar, kontroversi mengenai pembiayaan, utang, dan dugaan korupsi harus ditangani secara serius agar kepercayaan publik tetap terjaga dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik.