Berita Viral

POLEMIK Kereta Cepat Whoosh: Dulu Ngototnya Rini Soemarno untuk China, Kini Prabowo Panggil Jonan

KPK meminta pihak-pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Whoosh

|
Editor: AbdiTumanggor
JEPRIMA
Dubes China untuk Indonesia, Xie Feng (kiri) bersama Menteri BUMN, Rini Soemarno (dua kiri) melihat miniatur atau contoh kereta cepat milik China saat pembukaan pameran Kereta Cepat dari Tiongkok (China) di Senayan City (Sency), Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015) lalu. Menteri BUMN Rini Soemarno mendorong agar secepatnya dilakukan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan Pemerintah Tiongkok yang merupakan salah satu pihak yang menawarkan kerja sama dalam pembangunan kereta cepat tersebut. 

Polemik dan Penyelidikan Proyek Kereta Cepat KCJB atau Whoosh

Ringkasan Berita:
  • Penyelidikan KPK terhadap Dugaan Korupsi dan Pemanggilan Tokoh Terkait.
  • Awal Mula Dugaan Mark-Up dan Kondisi Keuangan Proyek.
  • Kontroversi dan Penolakan Awal. Perdebatan antara Rini Soemarno dan Ignasius Jonan.
  • Presiden Prabowo Panggil Ignasius Jonan

 

TRIBUN-MEDAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pihak-pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Whoosh kooperatif dengan memenuhi panggilan.

KPK mengatakan, keterangan sejumlah pihak sangat dibutuhkan tim penyelidik agar proses hukum berjalan progresif.

“Kami tentunya juga mengimbau kepada siapa saja pihak-pihak yang diundang dan dimintai keterangan terkait dengan perkara KCIC ini, agar kooperatif dan menyampaikan informasi, data, dan keterangan yang dibutuhkan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, dikutip Senin (3/11/2025). 

Budi mengatakan, hingga saat ini, pihak yang dipanggil kooperatif dan membantu jalannya penyelidikan.

Dia mengatakan, tim penyelidik terus menelusuri pihak-pihak lain untuk mengumpulkan keterangan. “Dan tentunya ini masih akan terus bergulir ya, karena tim masih akan terus menelusuri pihak-pihak lain untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam tahap penyelidikan,” ujarnya.

KPK sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran atau mark-up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. “Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dihubungi wartawan, Senin (27/10/2025).

Asep belum menjelaskan lebih lanjut kapan penyelidikan dilakukan. Sebab, KPK melakukan proses penyelidikan secara tertutup.

Awalnya, Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark-up di proyek ini, melalui kanal YouTube pribadinya. Ia menyebut, biaya per kilometer kereta Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dollar AS, atau jauh lebih tinggi dari perhitungan di China yang hanya sekitar 17-18 juta dollar AS.

“Naik tiga kali lipat, ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?" kata Mahfud dalam kanal YouTubenya, pada 14 Oktober lalu. “Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,"pungkasnya.

Berikut kronologi singkat proyek KCJB:

Awal Gagasan dan Penolakan:

  • 2015: Pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dua negara bersaing: Jepang dan China.
  • Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan saat itu, menolak proyek ini karena dianggap tidak layak secara ekonomi dan tidak sesuai kebutuhan transportasi nasional.
  • Rini Soemarno, Menteri BUMN, justru mendukung penuh tawaran China, meski mendorong agar proyek dijalankan dengan skema business to business (B2B), tanpa dana APBN.

Pemilihan China dan Penandatanganan

  • China dipilih karena menawarkan skema B2B dan tidak meminta jaminan pemerintah.
  • Proyek dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China.

Masalah Pembengkakan dan Dana APBN

  • Seiring berjalannya waktu, biaya proyek membengkak (cost overrun) hingga triliunan rupiah.
  • Meski awalnya dijanjikan tanpa dana APBN, pemerintah akhirnya mengucurkan dana APBN untuk menopang proyek.
  • Hal ini memicu kritik publik dan desakan agar aparat hukum menyelidiki proses awal proyek, termasuk peran Rini.

Tuntutan Akuntabilitas

  • Ekonom dan publik menyoroti dugaan mark-up dan utang bermasalah dalam proyek KCJB.
  • Rini Soemarno disebut sebagai salah satu tokoh yang harus ikut bertanggung jawab atas keputusan strategis yang diambil sejak awal (2015).
Sumber: Kompas.com
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved