Fatalnya Kesalahan Kepala BGN, Minta Tambahan Dana ke Purbaya, Reaksi DPR: Salah Alamat

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, menjadi yang pertama mengoreksi keras pernyataan Kepala BGN itu.

“Izin, Pak, ini yang perlu kita luruskan. Sebenarnya sebelum minta ke Kemenkeu, ke kita dulu, Pak. Karena fungsi anggaran ada di DPR,” tegas Wafiroh.

Nada suaranya meninggi, menegaskan bahwa Dadan telah melangkahi kewenangan DPR.

Ia mencontohkan bagaimana kementerian lain bahkan di masa reses tetap harus menggelar rapat persetujuan anggaran dengan DPR sebelum berani mengajukan permintaan tambahan dana ke Kemenkeu.

“Jadi, harus ke kita dulu, Pak. Nah, ini kayaknya Pak Dadan harus ada dari tim yang tahu betul proses seperti ini. Mekanismenya begitu, Pak.

Pengajuan penambahan anggaran di sini dulu, baru ke Kemenkeu,” sambungnya tajam.

“Bukan kebalik, Pak. Karena nanti dari Kemenkeu pasti akan tanya ke sini, Pak Dadan.”

“Timnya Nggak Paham Mekanisme Anggaran Negara?”

Teguran serupa juga datang dari Wakil Ketua Komisi IX lainnya, Putih Sari, yang tampak tak puas dengan penjelasan tim BGN.

Ia mempertanyakan mengapa biro perencanaan BGN tampak tidak memahami mekanisme formal pengajuan anggaran negara.

“Kami khawatir nanti ditolak kalau tidak ada persetujuan dari Komisi IX. Saya justru mempertanyakan, tim dari roren (biro perencanaan) ini bagaimana ya?

Sepertinya tidak mengerti pembahasan mekanisme anggaran negara ini,” ujar Putih.

“Harusnya minta persetujuan dulu dari kami, baru Bapak ajukan ke Kemenkeu. Itu alur yang benar.”

Suasana rapat sempat berubah tegang. Beberapa anggota lain tampak mengangguk, menandakan dukungan terhadap peringatan keras tersebut.

Dadan Akui Kekeliruan: “Baik, Kami Akan Ajukan Surat ke Komisi IX”