Berita Viral

SOSOK Christian Adrianus Sihite yang Berhasil Gugat UU Polri di MK

Sosok Christian Adrianus Sihite menjadi sorotan publik karena menggugat Undang-Undang Kepolisian (UU Polri) ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025.

Editor: AbdiTumanggor
Foto Dok Humas MK/Panji
SOSOK Christian Adrianus Sihite (kiri) menyampaikan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), di ruang sidang panel MK, Rabu (16/7/2025) lalu. (Foto Dok Humas MK/Panji) 

Saat ini, banyak anggota polisi aktif yang rangkap jabatan, menduduki posisi strategis tersebar di berbagai Lembaga atau institusi sipil. Termasuk di antaranya di lembaga Komisi Perantasan Korupsi (KPK) yang sebelum sebelumnya tidak boleh sama sekali mendaftar komisioner sebelum dipastikan berstatus pensiunan.

Baca juga: RESMI Mahkamah Konstitusi Putuskan Larangan bagi Kapolri Tunjuk Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

Baca juga: Anggota DPR Tanggapi Putusan MK soal Polisi Aktif Tidak Boleh Duduki Jabatan Sipil: Tidaklah Salah

Lantas bagaimana sosok keduanya?

Syamsul Jahidin merupakan mahasiswa doktoral sekaligus advokat.

Sedangkan, Christian Adrianus Sihite adalah lulusan sarjana ilmu hukum.

Dihimpun dari berbagai sumber, Christian Adrianus Sihite disebut bekerja sebagai legal officer di PT Angkasa Pura II.

Berikut Biodata Singkat Christian Adrianus Sihite:

  • Nama Lengkap: Christian Adrianus Sihite
  • Pendidikan: Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Pamulang, dengan IPK 3,73
  • Profesi: Legal Officer di PT Angkasa Pura II, Tangerang, Banten
  • Asal/Tempat Tinggal: Kota Tangerang, Banten, Indonesia

Peran Publik:

  • Pemohon II dalam perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi, yang menguji Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
  • Gugatan ini diajukan karena ia merasa dirugikan secara konstitusional: lulusan hukum seperti dirinya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak akibat adanya anggota Polri yang menduduki jabatan sipil.

Konteks Gugatan UU Polri:

  • Isi Gugatan: Christian menilai Pasal 28 ayat (3) UU Polri memberi peluang anggota Polri menduduki jabatan sipil, sehingga mengurangi kesempatan kerja bagi lulusan hukum sipil.
  • Sidang MK: Dilaksanakan pada 11 Agustus 2025 di Ruang Sidang Panel MK, Jakarta.
  • Dampak: Kasus ini menyoroti isu tumpang tindih kewenangan antara Polri dan jabatan sipil, serta membuka diskusi publik tentang perlindungan hak konstitusional warga sipil.

(*/Tribun-medan.com)

Artikel ini sebagian telah tayang di Tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Sumber: Tribun Medan
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved