IRJEN Aryanto Sutadi Sentil Roy Suryo yang Terus Potong Pembicaraan: Kita Tuh Negara yang Beradab

TRIBUN-MEDAN.com - Irjen Aryanto Sutadi menyentil Roy Suryo yang terus memotong saat sedang bicara. 

Penasihat ahli Kapolri ini emosi dan meminta kepada Roy Suryo agar diam lebih dulu. 

Hal itu terjadi saat talk show yang ditayangkan channel YouTube Indonesia Lawyers Club bertajuk "UJUNG POLEMIK IJAZAH JOKOWI: ROY SURYO CS TERSANGKA, JOKOWI TAK TERSENTUH?" yang tayang, Sabtu (15/11/2025) malam.

Awalnya Irjen Pol (Purn) Aryanto memiliki kesempatan berbicara dan menerangkan soal kronologi Polda Metro Jaya menetapkan tersangka dalam kasus tudingan ijazah Jokowi, berbeda saat Bareskrim mendalami aduan masyarakat atau dumas terkait ijazah palsu yang diduga digunakan Jokowi dan dihentikan penyelidikannya.

Pernyataan Aryanto Sutadi lalu dibantah kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji yang mengatakan Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi berdasarkan hasil laboratorium forensik. 

Padahal kata dia sesuai Perpol yang dibuat Aryanto Sutadi, penggunaan Labfor hanya bisa dipakai di saat penyidikan dan bukan penyelidikan.

Aryanto lalu menjelaskan dalam perpol tidak melarang penyelidikan menggunakan labfor, bahkan bisa apa saja sepanjang tidak ada upaya paksa.

Pada saat Aryanto dan Abdul Gafur tengah adu argumen, di situlah Roy Suryo dianggap memotong pembicaraan oleh Aryanto yang mengatakan perdebatan soal perpol tidak akan selesai.

"Ini kalau kita teruskan, enggak akan selesai Pak sampai besok gitu ya. Saya teruskan, itu intinya saya...," kata Aryanto yang lalu disela oleh Roy Suryo.

"Ya enggak selesai, wong yang bikin aturan dilanggar sendiri," seloroh Roy.

Karena pernyataan Roy itulah, Aryanto lalu tampak emosi.

"Oke, Pak Roy, jangan sok-sokan gitu ya, Pak ya. Jangan suka motong gitu, Pak," kata Aryanto menhardik Roy Suryo.

Baca juga: CUMA Punya Sandal, Siswi SMP di Riau Pilu Usai Dipotong Guru, Curhat Iri Temannya Dapat Bantuan

Baca juga: 41 Ribu Siswa di Nias Dapat Program Sekolah Gratis, Alokasi Anggaran Rp 21,484 Miliar Per Semester

"Saya enggak motong, saya hanya komentar, kok," ujar Roy cuek.

"Tolong yang kayak baik dikitlah," kata Aryanto.

"Bapak kalau komentar di lain juga ngaco gitu kok," ujar Roy.

"Cukup, cukup," kata Karni Ilyas.

"Saya itu mencoba sabar Pak ya, saya masih ingat bahwa kita tuh negara yang beradab," ujar Aryanto.

Aryanto lalu meneruskan penjelasannya dan menyatakan sebelum menetapkan tersangka, penyidik memeriksa ratusan orang mulai dari saksi dan keterangan ahli.

"Jadi saat Polda Metro menetapkan tersangka, setelah cukup lama kasus ini tidak jelas, saya lega. Artinya memang polisi bekerja mendalami kasus ini," kata Aryanto.

Aryanto mengaku tidak sependapat dengan pernyataan sejumlah pakar yang mengatakan untuk memproses hukum kasus ini, mesti disimpulkan dahulu bahwa ijazah Jokowi adalah asli melalui penetapan pengadilan.

"Saya tidak sependapat dengan itu. Penyidik hanya membuktikan di sini bahwa ijazah tersebut tidak palus berdasarkan semua data yang ada," katanya.

Baca juga: Sepekan Air PDAM Mati, Warga di Dua Kompleks Perumnas Mengeluh

Baca juga: Membludak! Pra-Event Deli Serdang Weekend Berlangsung Sukses Gemparkan Lubuk Pakam

Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji menyoroti langkah Polda Metro Jaya yang menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka, namun tidak menunjukkan bukti utama yang dipersoalkan publik, yakni ijazah asli Jokowi.

“Berani nggak Polda Metro Jaya nunjuin ijazah Jokowi?” kata Gafu, Sabtu (15/11/2025).

Ia menegaskan, penelitian yang dilakukan Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa tidak bisa disamakan dengan kasus Gusnur dan Bambang Tri.

Menurutnya, kedua perkara itu berbeda jauh dari sisi konstruksi hukum hingga barang bukti.

"Hasil penelitian Mas Roy, Bang Rismon, dan kemudian Dr. Tifa, jangan dipersamakan dengan apa yang dilakukan oleh dua orang sebelumnya, yaitu Gusnur dan Bambang Tri… Basis yang mereka lakukan juga sangat berbeda,” ujarnya.

Gafur menilai penelitian ilmiah tidak bisa disebut menyesatkan.

 Justru, katanya, penelitian itu muncul karena publik lama mencari kejelasan sejak kasus Bambang Tri dan Gusnur dua perkara yang juga tidak pernah memperlihatkan ijazah asli Presiden.

 “Ternyata tidak pernah dilakukan otentikasi oleh KPU. Ini fakta persidangan, tidak bisa dibantah," katanya.

Menurutnya, KPU hanya melakukan purifikasi terhadap ijazah yang dilegalisir, bukan autentikasi dokumen asli. Ia menilai hal ini menguatkan alasan publik mempertanyakan bukti primer.

“Ya tampilkan saja ijazah Pak Jokowi supaya sama-sama kita lihat. Jangan berdalih di balik ijazah orang. Kenapa primary evidence itu tidak pernah ditampilkan?” ujar dia.

Gafur juga menyoroti standar praktik kepolisian yang biasanya membuka barang bukti saat menetapkan tersangka dalam berbagai kasus.

“Kalau dugaan tindak pidana narkotik, narkotiknya ditampilkan. Kalau dugaan tindak pidana pembunuhan, alatnya ditampilkan. Tetapi kenapa ijazah ini masih misterius?” katanya.

 Ia menilai penyidik justru membuat perkara makin tidak terang. Mantan Wamenkumham itu menegaskan bahwa dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya.

“Ini cahayanya sudah terang, tapi alat buktinya harus lebih terang lagi," kata dia.

Blak-blakan Gafur mengingatkan jika ada delapan orang yang kini terseret kasus ini. Karena itu, ia menuntut transparansi penuh.

“Rusak ini sistem hukum pidana kita kalau begini. Criminal justice system kita dirusak oleh aparat penegak hukum sendiri,” ujarnya.

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di wartakota

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan