NASIB Pimpinan DPR RI Cucun yang Sempat Dinilai Sombong Saat Respons Kritikan MBG, Kini Minta Maaf

TRIBUN-MEDAN.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta maaf soal responsnya terhadap kritikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Diketahui potongan video Cucun yang dinilai arogan saat menerima kritik dari ahli gizi viral di media sosial. 

Dalam video Cucun mengancam para ahli gizi yang menginginkan adanya perubahan nama jabatan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ahli gizi ingin nama jabatan ahli gizi yang nyatanya bukan diisi orang yang memiliki latar belakang pendidikan gizi agar diubah dengan jabatan Quality Control (QC).

Sebab banyak di SPPG, jabatan ahli gizi bukan diisi oleh orang yang memiliki latar belakang pendidikan gizi. 

Namun demikian kritik tersebut justru dianggapi Cucun dengan arogan.

Cucun mengatakan DPR RI memiliki kuasa untuk mengubah nomenklatur apapun dengan hanya ketukan palu. 

Baca juga: Festival Musik Soundrenaline 2025 Menyebar ke Empat Titik Kota

Baca juga: Cekcok Saat Mabuk Tuak, Pria Ini Tikam Rekan Sendiri, Kesal Kerap Diejek Saat Nyanyi dan Bicara

Reaksi Cucun ini mendapatkan kecaman dari publik.

Bahkan Cucun dinilai congkak karena pernyataannya. 

Usai mendapatkan kecaman, Cucun menyampaikan permohonan maaf terkait polemik responsnya terhadap usulan peserta forum konsolidasi SPPG MBG se-Kabupaten Bandung.

Politikus PKB itu menerangkan, respons tersebut disampaikannya untuk meluruskan pembahasan soal usulan tidak lagi menggunakan istilah “ahli gizi” dalam proses rekrutmen petugas di SPPG.

Pun Cucun mengaku sudah diskusi dengan Persagi (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) pada Minggu malam untuk meminta maaf atas pernyataannya.

“Saya sudah sampaikan di media sosial saya. Bahkan, semalam kita diskusi sama Ketua Persagi. Pemikiran-pemikiran beliau luar biasa tadi dibahas di sini. Tadi juga di awal pertemuan sudah kita sampaikan,” ujar Cucun seperti dimuat Kompas.com Senin (17/11/2025).

Cucun menerangkan, persoalan tersebut sebetulnya bermula dari pembahasan di Komisi IX DPR RI.

Ketika itu, pemerintah dan DPR berupaya mencari solusi atas kelangkaan tenaga ahli gizi dan tenaga lain seperti akuntan.