WOW! Makan Siang dan Susu Gratis Bakal Habiskan Biaya Rp 120 Triliun Tahun Pertama, Ini Rancangannya

TRIBUN-MEDAN.com - Program makan siang gratis dan susu gratis yang digaungkan Capres Prabowo-Gibran bakkal menghabiskan anggaran yang fantastis. 

Pada tahun pertama, anggaran makan siang dan susu gratis bakal menelan biaya Rp 120 triliun. Angka ini terbilang sangat besar. 

Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko.

Budiman mengatakan program makan siang dan susu gratis diperkirakan bakal menghabiskan anggaran Rp120 triliun dalam tahun pertama atau tahun 2025 pemerintahan Prabowo-Gibran.

Budiman mengakui bahwasanya anggaran tahun pertama itu masih jauh target dari pembiayaan awal yang mencapai Rp450 triliun per tahun.

Nantinya anggaran tersebut akan terus meningkat hingga bisa terealisasi penuh pada 2029.

"Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo‐Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun per tahun. Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar 100‐120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran," kata Budiman kepada wartawan, Kamis (22/2/2024).

Baca juga: Seret Eks Kadis LHK Sumut, Kejari Padang Sidempuan Serahkan 3 Tersangka dan Barang Bukti

Baca juga: PDIP Temukan Indikasi Pencurian Suara, Kubu Prabowo Tak Mau Kalah Beber 776 Aduan Dugaan Pelanggaran

Baca juga: PANAS Tak Ditanggapi, Gideon Minta Polisi Tangkap Mama Rieta dan Nagita, Raffi Ahmad Pamer di Madrid

Namun begitu, Budiman tidak merinci berapa anak-anak yang menjadi penerima manfaat makan siang dam susu gratis pada tahun pertama.

Hal yang pasti, kata dia, program ini nantinya tidak hanya mengandalkan APBN saja.

"Program ini tidak hanya melalui pendekatan pembelanjaan hilir atau langsung belanja porsi makan tanpa menyiapkan sumber bahan pangannya dan mengandalkan APBN saja, agar program ini lebih berdampak secara pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional," katanya.

Dijelaskan Budiman, Prabowo‐Gibran juga telah merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional.

Ia menerangkan pembelanjaan hulu, hilirisasi komoditi pangan skala kabupaten, serta konsep collaborative farming yang melibatkan industri pangan nasional akan mewarnai implementasi program makan siang dan susu gratis.

"Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis.

Diperkirakan sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini," katanya.

Baca juga: Rekomendasi 7 Minuman Sehat untuk Berbuka Puasa di Bulan Ramadan

Baca juga: Kematian Dante Masih Misteri, Tamara Tyasmara Sempat Laporkan Angger Dimas soal Penganiayaan 2021

Baca juga: Sempat Pamit dari Rumah, Wanita Muda di Nias Utara Ditemukan Tewas Kondisi Mulut Penuh Darah

Lebih lanjut, Budiman mengatakan nantinya ada 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah.

Selain itu ada 2 ribu desa nelayan yang dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar, serta ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah‐buahan hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis.

Di sisi lain, BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa, UMKM dan koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan program ini.

Sementara itu, industri besar pangan nasional bisa berperan untuk mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian sehingga production spillover yang dihasilkan dapat dinikmati oleh industri pangan tersebut secara efektif dan efisien.

Dengan pendekatan ini, Budiman memperkirakan nantinya akan terjadi penghematan hingga 40‐50 persen dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN jika hanya melakukan pembelanjaan hilir.

"Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp50‐60 triliun saja. Angka kebutuhan APBN sebesar itu tentu dapat dialokasikan oleh Pemerintahan Prabowo‐Gibran dengan relatif mudah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara," pungkasnya.

Tanggapan Gibran

Gibran Rakabuming Raka buka suara soal program makan gratis yang disebut  netizen sebagai "prank".

Hal ini lantaran program tersebut diduga baru akan terlaksana pada tahun 2029.

Tak hanya itu, beredar kabar jika BBM Subsidi akan dipangkas demi program makan gratis tersebut.

Menanggapi hal ini, Gibran mengaku bingung dan keheranan.

Ia mengaku dirinya belum dilantik, sehingga merasa heran mengapa program makan gratis sudah diributkan.

Keheranan lainnya karena KPU belum mengumumkan hasil Pilpres 2024.

“Saya belum dilantik udah pada ribut,” ungkap Gibran, Sabtu (17/2/2024).

Ia pun saat ini fokus pada perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang saat ini masih berjalan.

Sejauh ini perhitungan resmi belum keluar. “Pokoknya fokusnya perhitungan real count,” tuturnya.

Sedangkan mengenai program yang akan dijalankan setelah terpilih, pihaknya berjanji tetap melalui kajian agar bermanfaat bagi masyarakat.

“Untuk yang seperti itu program pasti dijalankan dikaji dengan baik dan bisa bermanfaat dengan masyarakat luas,” jelasnya.

Salah satu faktor penentu Paslon 02 Prabowo Gibran yakni silent majority.

Ia pun mengucapkan terimakasih kepada mereka yang telah menyalurkan hak suaranya.

“Ya itu biar para pengamat yang statement. Yang jelas kami senang sekali partisipasi pemilih pemula dan silent majority,” ungkapnya.

Sebelumnya, viral di media sosial kabar jika program makan gratis dan susu gratis yang dicanangkan pasangan Prabowo-Gibran adalah 'prank'.

Pasalnya, program makan gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu baru akan terealisasikan di tahun 2029.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menegaskan program susu dan makan siang gratis pasangan calon (paslon) nomor urut 2 akan dilaksanakan secara bertahap.

Program susu dan makan siang gratis itu menjadi sorotan, setelah Prabowo-Gibran dinyatakan unggul di hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, janji tersebut baru terealisasi kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang, sehingga dianggap sebagai prank.

Menanggapi isu tersebut, Nusron dengan tegas langsung membantah bahwa program itu hanya prank semata.

Ia lantas mengatakan, program susu dan makan siang gratis akan dilaksanakan secara bertahap.

Kemudian, baru akan terealisasi atau dirasakan secara menyeluruh kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang.

Di mana, targetnya pada lima tahun ke depan, ada sebanyak 82,9 juta anak yang menerima susu dan makan siang gratis.

"Pelaksanaan makan siang dan susu gratis itu dilaksanakan secara bertahap, dan akan meng-cover semua anak Indonesia sebanyak 82,9 juta itu tahun 2029," kata Nusron saat dikonfirmasi, Jumat (16/2/2024).

Dalam hal ini, Prabowo-Gibran pun dituding tidak terbuka soal janji makan siang dan susu gratis itu yang baru terealisasi pada 2029.

Nusron menegaskan lagi, sejak awal, pihaknya mengklaim sudah menyuarakan hal tersebut selama kampanye.

"Sejak awal memang sudah kami sampaikan akan dilaksanakan secara bertahap," tukasnya.

Selain itu, program makan gratis juga disebut bakal memangkas subsidi lainnya seperti BBM dan elpiji.

Di mana baru-baru ini, kabar subsidi BBM dipangkas demi program makan gratis membuat masyarakat resah.

Namun begitu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan tak ada pemangkasan subsidi energi.

Yang ada adalah efisiensi dengan membatasi orang yang bisa menikmati subsidi BBM dan elpiji 3kg.

Dengan efisiensi ini, Prabowo-Gibran hendak memastikan bahwa penerima subsidi BBM dan elpiji 3kg tepat sasaran, sehingga anggaran untuk mensubsidi energi dengan sendirinya bisa terpangkas dan dialihkan ke program makan siang gratis. 

Eddy Soeparno mengatakan, subsidi BBM Pertalite dan elipiji 3kg yang menelan anggaran negara besar-besaran, justru selama ini lebih banyak dinikmati masyarakat mampu.

"Jadi, subsidi energi kita tahun lalu itu Rp 500 triliun. Tahun ini Rp 350 triliun. Porsi terbesar dari subsidi energi itu adalah subsidi untuk pertalite dan elpiji 3 kg. Tetapi, yang menikmati pertalite dan elpiji 3 kg 80 persennya itu masyarakat mampu," kata Eddy saat dihubungi, Jumat (16/2/2024).

Eddy menyebut, yang menikmati subsidi energi selama ini justru orang-orang kaya.

Ia pun menekankan perlu dilakukan efisiensi terkait subsidi energi, agar anggarannya bisa dipangkas dan dialihkan ke program makan siang gratis.

"Kita evaluasi dulu pemberian subsidi energi itu untuk kita bisa lakukan efisiensi. Caranya gimana? Pertama, data penerima subsidi energi itu harus kita sempurnakan. Jadi yang berhak itu siapa? Misalkan saja, kaum miskin. Kedua yayasan, yayasan di bidang kemanusiaan. Ketiga misalnya UMKM. Itu berhak," tuturnya.

Lalu, Eddy mengatakan, aturan mengenai penerima subsidi energi perlu diperkuat, sehingga tidak sembarang orang bisa membeli pertalite dan elpiji 3 kg.

Nyatanya, saat ini, siapa pun bisa membeli pertalite dan elpiji 3 kg.

"Jadi yang harus kita lakukan penguatan di bidang aturan hukumnya. Di situ nanti kemudian dalam aturan hukumnya itu kemudian dibuat kriteria yang berhak menerima subsidi energi itu siapa. Dan kemudian buat sanksi, sanksi bagi yang tetap membeli energi bersubsidi atau sanksi bagi orang yang menjual energi subsidi itu kepada umum," jelas Eddy.

"Kalau itu kita lakukan, otomatis kan kebutuhan untuk subsidi energi kan berkurang. Kalau subsidi energi kebutuhan berkurang, artinya itu merupakan penghematan APBN, yang mana kemudian penghematan kan bisa dipakai untuk membiayai program yang lain. Itu maksud saya. bukan memangkas subsidi BBM untuk makan siang gratis," imbuhnya.

Eddy pun menegaskan bahwa tak akan ada pemangkasan subsidi energi yang akan membuat harga BBM melambung.

Sebab, yang dilakukan adalah efisiensi dengan membatasi jumlah orang yang bisa menerima subsidi.

"Itu bukan pemangkasan BBM. Saya enggak pernah bilang pemangkasan BBM, gitu. Yang saya katakan adalah kita lakukan efisiensi di bidang penyaluran subsidi energi. Subsidi energi, bukan subsidi BBM," ujar Eddy.

"Saya katakan, efisiensi di bidang subsidi energi. Kan saya pimpin Komisi VII DPR, jadi saya tahu apa yang bisa dipangkas, apa yang enggak," pungkasnya.

Baca juga: Kematian Dante Masih Misteri, Tamara Tyasmara Sempat Laporkan Angger Dimas soal Penganiayaan 2021

Baca juga: Resep Biscoff Cheese Tart Buncit, Kue Lebaran Kekinian Rasanya Mantul Abis

(*/tribun-medan.com)