GERINDRA Tak Yakin PDIP Bakal Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kata Siapa?

TRIBUN-MEDAN.com - Pernyataan PDI Perjuangan menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran tampaknya mulai diragukan. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berulang kali mengatakan bahwa PDIP bakal menjadi oposisi setelah kalah di Pilpres 2024. 

Namun, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani ragu dengan pernyataan itu. 

Hal itu dikatakan Muzani merespons apakah ada kekhawatiran Gerindra, jika PDI-P menjadi oposisi.

Sementara PDIP yang merupakan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut sangat memungkinkan mendapat kursi Ketua DPR karena telah memenangkan Pileg 2024.

"PDI-P oposisi? Kata siapa? Kalau ternyata enggak bagaimana?" ujar Muzani saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2024) malam.

Muzani mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2021 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kursi Ketua DPR dimiliki oleh partai pemenang pemilihan umum (pemilu).

Dia menyebut bahwa Gerindra menganggap apa yang diamanahkan oleh UU MD3 tersebut sudah benar.

Muzani lantas menekankan bahwa Gerindra tidak tertarik untuk melakukan revisi UU MD3.

"Karena kita ingin menciptakan suasana politik yang kondusif, kebersamaan yang harus terus kita jaga di Senayan. Meskipun perbedaan politik, perbedaan aspirasi, tetapi kita ingin menjunjung tinggi kebersamaan sebagai sebuah cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita banyak berbeda," katanya.

Baca juga: Cek Formasi CPNS Kejaksaan untuk Lulusan SMA, SMK hingga S1, Formasi dan Kuota CPNS 2024

Baca juga: GUGAT ke MK, Ganjar Tuntut Suara Prabowo-Gibran Dijadikan Nol, Gerindra: Cara Pandangnya Aneh

Oleh karena itu, kata Muzani, Gerindra tidak keberatan mengenai siapa pun yang mendapat posisi Ketua DPR nantinya.

Bahkan, menurut dia, Gerindra juga tidak keberatan jika PDI-P mendapat jatah Ketua DPR lagi.

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya tidak akan tinggal diam apabila UU MD3 direvisi demi ambisi memperebutkan kursi Ketua DPR.

Hal ini disampaikan Hasto usai ditanya soal pernyataan Partai Golkar bahwa dinamika politik tetap memungkinkan terjadi demi memperebutkan kursi Ketua DPR.

"Tapi, kalau UU terkait hasil pemilu seperti UU MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan, demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan," kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada 25 Maret 2024.