PDIP Masih Gugat Hasil Pilpres, TKN Desak Megawati Tarik 7 Menteri PDIP: Daripada Capek ke PTUN

TRIBUN-MEDAN.com - TKN Prabowo-Gibran menyarankan PDIP untuk menarik para menteri PDIP dari kabinet Jokowi. Usulan ini lantaran PDIP masih mengajukan gugatan terkait Pilpres di PTUN. 

Padahal, sengketa Pilpres sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim MK menyatakan menolak permohonan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. 

Namun, PDIP yang mengajukan gugatan ke PTUN mendadak minta agar penetapan Prabowo-Gibran ditunda. Hal ini tidak dikabulkan KPU lantaran keputusan tertinggi yakni Mahkamah Konstitusi (MK).   

Maka, TKN meminta PDIP untuk segera menarik kadernya yang sebagai menteri di Kabinet Jokowi. 

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Silfester Matutina kepada Kompas TV, Rabu (24/4/2024).

“Menurut saya, kalau langkah mereka (PDIP, red) PTUN itu,  belum ada sejarahnya langkah-langkah ini bisa batalkan Pak Prabowo dan Mas Gibran (jadi capres cawapres terpilih -red),” ucap Silfester.

“Maksud saya, lebih baik daripada capek-capek untuk PTUN, yang paling gampang itu PDI-P menarik menteri-menterinya dari kabinet Pak Jokowi. Karena itu yang lebih memungkinkan dan gampang untuk dilakukan.”

Baca juga: Palti Hutabarat, Penyebar Berita Hoaks Dijerat Pasal Berlapis, Terancam 12 Tahun Penjara

Baca juga: Bocah Tenggelam di Parit Galian, Warga Sebut Pihak Proyek KA Langsung Pasang Tanda Peringatan

Sebab, kata Silfester, putusan MK untuk sengketa Pilpres 2024 sudah final dan mengingkat.

Atas dasar putusan MK tersebut, Silfester pun mengingatkan kepada semua pihak untuk menghormati dan patuh.

“Kenapa harus mereka ajukan PTUN terus bikin statement agar KPU membatalkan penetapan pleno presiden-wapres terpilih di KPU? Padahal, kita tahu bahwa putusan MK (Mahkamah Konstitusi) itu sudah final, jadi memang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Seluruh penyelenggara pemilu harus mematuhi itu. Jadi tidak ada masalah,” ujar Silfester.

PDI Perjuangan diketahui sempat meminta KPU RI menunda penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai capres cawapres terpilih 2024-2029. PDI Perjuangan beralasan tengah menempuh jalan hukum kembali di PTUN.

“Kami menerima sebuah kabar menarik dari Pak Gayus Lumbun, Ketua Tim Hukum kami di PTUN yang menyampaikan bahwa dalam sidang dismissal PTUN, ternyata kami dapat ditindaklanjuti apa yang menjadi poin tuntutan kami di dalam persidangan PTUN,” kata Politikus PDI-P Aryo Seno Bagaskoro.

“Maka dari itu harapan kami secara kebatinan adalah KPU tidak buru-buru atau tergesa-gesa menetapkan hasil dari pemenang pemilu, sebelum kemudian ada hasil dari PTUN, karena ini juga satu bentuk perlawanan secara hukum yang sedang kami lakukan, yang ini sedang bergulir.”

Saat ini PDIP mendapatkan 7 jatah menteri di kabinet Jokowi 

Adapun menteri PDIP daftarnya sebagai berikut: