DULU Bersebrangan dengan Edy Rahmayadi, Kini PDIP Usung Eks Pangkostrad di Pilgub Sumut:Dia Petarung

TRIBUN-MEDAN.com - Edy Rahmayadi resmi didukung PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Sumut. Edy Rahmayadi disiapkan untuk maju menghadapi Bobby Nasution di Pilgub Sumut. 

Sebelumnya hubungan PDI Perjuangan dengan Edy Rahmayadi tidak harmonis. Dalam petarungan di Pilgub 2019, Edy Rahmayadi menghadapi Djarot-Sihar dari PDIP. 

Sementara Edy berdampingan dengan Musa Rajekshah dari Partai Golkar dan lain-lain. 

Begitu juga di Pilpres, Edy Rahmayadi menjadi ketua tim kampanye Sumut untuk pasangan Anies-Cak Imin. 

Namun kini Edy Rahmayadi menyatu dengan PDI Perjuangan. 

PDIP mengungkapkan alasan memilih Edy Rahmayadi sebab dinilai sebagai petarung. 

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan, Edy memiliki kesamaan dengan PDIP.

 Edy dipercaya akan melakukan perlawanan untuk membela kepentingan nasional. 

"Pak Edy Rahmayadi ini kan petarung dan dia, seorang militer, berjiwa nasional sama seperti kita. Kalau tujuan nasional diobok-obok kita harus melakukan perlawanan, meluruskan kembali semua ini," kata Komarudin. 

Komarudin menyatakan, PDIP memiliki 21 kursi dan bisa mendukung sendiri calon Gubernurnya. 

Katanya PDIP tak perlu bersama sama dengan koalisi besar yang saat ini sudah mengusulkan calonnya sendiri. 

"Sumut tidak perlu ada Koalisi. Jadi kalau toh tidak ditugaskan pendukung lain ya kita sudah bisa bergerak sendiri," kata dia. 

"Pasukan harus disiagakan. Kan ada dua saja masa kita harus ikut ramai ramai di sana. Itu bukan demokrasi," sambung Komarudin. 

Surat tugas kepada PDIP diberikan untuk Edy sekaligus memintanya untuk mencari calon wakilnya. 

"Itu nanti dibicarakan antara Pak Edy dan partai, pasangan yang saling melengkapi, " kata Komarudin.

Soal berhadapan dengan Bobby Nasution yang sudah diusung oleh 7 partai politik, PDIP kata Komarudin tak akan bergeming. 

"Makanya ditugaskan ke Pak Edy. Partai yang mau berjuang. Tapi kalau semua mau gabung di satu tempat gapapa, kita sudah biasa. Yang pasti kita rakyat jelata yang cinta demokrasi berhadapan dengan kekuasaan," tutup Komarudin. 

Intruksi PDIP ke Edy Rahmayadi

PDIP resmi mendukung mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menjadi bakal calon Gubernur Sumut di Pilkada 2024.

 Terdapat sejumlah instruksi yang diberikan PDIP dalam surat rekomendasinya kepada Edy Rahmayadi.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun mengatakan PDIP langsung menugaskan Edy untuk mencari wakilnya.

"Itu dibicarakan nanti antara pak Edy dan partai," ujar Komarudin usai Apel Siaga Satgas PDIP Sumut di Lapangan Astaka, Deliserdang, Sumatera Utara, Sabtu (10/8/2024).

Tak hanya itu, PDIP juga menugaskan Edy mencari partai politik tambahan yang akan mendukung di Pilgub Sumut.

"Makanya ditugaskan kepada pak Edy mempersiapkan partai tambahan kalau masih ada partai yang mau berjuang. Kalau mau bergabung ke satu tempat tidak papa, " ucapnya.

Dalam surat tugas nomor 3211/ST/TPP/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, PDIP secara resmi memberi tugas kepada Edy Rahmayadi untuk menjadi bakal calon Gubernur Sumut di Pilkada 2024. Komarudin pun membacakan tiga instruksi dalam surat tugas itu.

"Instruksi yang diberikan PDIP kepada Edy Rahmayadi pertama melaksanakan konsolidasi pemenangan pilkada 2024 dengan DPD, DPC, PAC, ranting dan anak ranting dan seluruh elemen PDIP di Sumut dalam waktu dua minggu setelah surat tugas ini diberikan," ujar Komarudin.

Kemudian Edy juga diinstruksi menyiapkan koalisi partai pendukung untuk memenuhi menambah syarat pendaftaran calon Gubernur Sumut di KPU Sumut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi bagian ini cari partai tambahan tapi kalau sudah diborong, ini hari ini kita terkenal dengan demokrasi kotak kosong. Tapi kita punya perahu sendiri siap melawan, " tegasnya.

Tak hanya itu, Edy bersama PDIP akan membuat pemetaan politik secara non-targeting untuk pemenangan Pilkada 2024 di Sumut.

Pelaksanaan penugasan dari DPP PDIP sebagai salah satu syarat dikeluarkannya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada serentak 2024.

"Apabila bakal calon tidak dapat melaksanakan instruksi sebagaimana surat tugas ini maka PDIP akan melaksanakan evaluasi dan akan mempertimbangkan kembali surat penugasan yang dikeluarkan, " urainya.

(cr17/tribun-medan.com)