Perkara Korupsi Kredit Bank Plat Merah, Tiga Saksi Termasuk Mantan Kepala Cabang Dihadirkan

Menurut Helmi, dalam wawancara awal, Budi menyampaikan bahwa fasilitas kredit akan digunakan untuk penambahan stok bahan bangunan dan tidak diberikan kepada pihak lain.

Helmi menilai usaha Budi prospektif karena lokasi strategis sehingga pengajuan kredit layak diproses. 

Ia mengakui terdapat beberapa data analisa yang belum lengkap, namun terdakwa menilai risiko kredit masih tergolong rendah. 

Helmi juga mengetahui adanya rencana penggunaan sebagian kredit untuk pembelian rumah oleh Budi untuk Herlina, sebagaimana dilaporkan terdakwa dalam hasil kunjungan awal. Helmi menegaskan bahwa Dimas telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dalam melakukan laporan lapangan dan analisa awal secara independen.

Perkara ini bermula dari pengajuan fasilitas KMK atas nama Budi Suriyanto pada 2019 yang diduga diajukan dengan meminjam sertifikat milik Herlina Hutauruk sebagai agunan dan akta jual beli dinyatakan tidak sah, sementara kredit tidak digunakan sesuai peruntukan hingga berujung macet dan merugikan keuangan negara Rp412,9 juta sebagaimana dakwaan jaksa. 

Saksi Syarizal Lubis, RM pengganti terdakwa, menerangkan kredit awalnya lancar namun pembayaran sering terlambat sebelum akhirnya macet saat pandemi Covid-19. 

Ia menyebut saat menerima berkas lanjutan, sejumlah dokumen agunan belum lengkap seperti NIB belum efektif dan hak tanggungan belum terpasang, sementara covernote hanya menyatakan proses balik nama masih berjalan.

Mendengar keterangan tersebut, Ketua Majelis Hakim Muhammad Kasim menegaskan semestinya kredit tidak boleh diproses sebelum hak tanggungan terpenuhi.

"Kalau hak tanggungan belum ada, harusnya permohonan kredit dihentikan. Ini bank bobrok kalau administrasi belum lengkap tapi uang sudah cair," tegas hakim.

(cr17/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan