Korupsi Jalan di Sumut
KAMI Laporkan Kasatgas KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas, Diduga Hambat Pemeriksaan Bobby Nasution
AKBP Rossa Purbo Bekti dituding telah melakukan penghambatan proses hukum terkait penanganan kasus suap proyek jalan di Sumatera Utara
Ia juga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa jika laporan tersebut tidak ditindaklanjuti secara transparan.
"Hari ini kami akan memberikan laporan, tapi kalau tidak ada tindaklanjuti kami akan pastikan kami akan turun ke jalan," katanya.
Desakan untuk memeriksa Bobby Nasution dalam kasus ini memang terus menguat.
Baca juga: Seleksi 4 Kepala Dinas di Asahan Dibuka, 19 ASN Lolos dalam Seleksi Berkas dan Jalani Ujian
Hakim Minta Hadirkan Bobby
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan, Khamozaro Waruwu, telah memerintahkan jaksa KPK untuk menghadirkan Bobby sebagai saksi.
Perintah ini kemudian disusul oleh peristiwa terbakarnya rumah sang hakim, yang menimbulkan dugaan adanya teror.
Sementara itu, pihak KPK sebelumnya menyatakan masih menunggu momentum yang tepat untuk memanggil Bobby.
Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Senin (10/11/2025) lalu menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu laporan jaksa dari hasil persidangan pemberi suap.
Bobby Nasution kemungkinan baru akan dipanggil dalam persidangan untuk terdakwa penerima suap, yakni eks Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting.
Kasus Korupsi Jalan di Sumut
Terungkapnya kasus korupsi jalan di Sumatera Utara berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 26 Juni 2025.
Saat itu, KPK mengungkap suap untuk memenangkan proyek jalan dengan nilai sedikitnya Rp 231,8 miliar.
Dalam kasus tersebut KPK menetapkan lima tersangka di antaranya:
- Topan Obaja Ginting, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara
- Rasuli Efendi Siregar, Kepala UPTD Gn Tua Dinas PUPR Sumut
- Heliyanto, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
- M Akhirun Efendi Siregar, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup
- M Rayhan Dulasmi Piliang, Direktur PT Rona Na Mora
Selain Topan, KPK telah menetapkan empat tersangka lain.
Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Topan dijanjikan fee sebesar Rp 8 miliar dari total nilai proyek pembangunan dan preservasi jalan senilai sedikitnya Rp 231,8 miliar.
| KPK Dianggap ICW Tak Berani Periksa Bobby Nasution, Budi Prasetyo: Perkara Sudah Limpah ke PN |
|
|---|
| UPDATE Kasus Jalan di Sumut, KPK Buru Keterangan Sepupu Gubernur Bobby dan Rektor USU |
|
|---|
| Kirun Buka-bukaan Aliran Uang Suap di Sidang, Biasa Bagi Fee ke Pejabat Kabupaten dan Pemprov Sumut |
|
|---|
| Akhirnya Pejabat BBPJN Mengaku Terima Rp 1,6 Miliar di Sidang Korupsi Jalan di Sumut |
|
|---|
| SOSOK Elpi Yanti Harahap Disebut Menerima Aliran Dana Proyek Jalan di Sumut Sebesar Rp7,272 Miliar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Spanduk-Berani-Jujur-Hebat-dari-atap-Gedung-KPK.jpg)