Pemilu 2024 Digelar 14 Februari Sedangkan Pilkada Serentak 27 November, Telan Biaya Ratusan Triliun

Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berbicara soal kemungkinan jabatan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta diperpanjang.

Ia menyebut Presiden Joko Widodo bisa saja merevisi aturan agar ia dan Anies Baswedan bisa menjabat sampai digelarnya Pilkada serentak 2024.

"Presiden bisa mengubah merevisi aturan yang ada," kata Riza dalam acara webinar, Selasa (11/1/2022) lalu.

Sesuai periode lima tahunan, masa jabatan Anies dan Riza akan habis pada Oktober 2022 ini.

Sementara itu, Pilkada DKI baru akan digelar pada 2024 karena bersamaan dengan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif ( Pemilu 2024). Dengan demikian, akan terjadi kekosongan jabatan.

Sesuai aturan dalam UU Pemilu, Presiden Jokowi nantinya menunjuk penjabat gubernur untuk mengisi kekosongan.

Namun, Riza menilai, bukan tidak mungkin Jokowi memperpanjang jabatannya dan Anies dengan merevisi aturan yang ada.

"TNI-Polri bisa jadi menjadi kepala daerah yang ada (penjabat), atau kepala daerah yang ada diperpanjang (masa jabatan), itu semuanya mungkin," kata Riza.

"Semuanya di politik serba mungkin," sambungnya.

Terlepas dari pilihan-pilihan yang ada, Riza berharap DKI Jakarta bisa dipimpin oleh orang yang mengerti tentang pembangunan Jakarta dan melanjutkan apa yang sudah dibangun di masa kepemimpinan Anies-Riza.

"Pastikan pembangunan berjalan dengan baik dan memastikan kesejahteraan warga," tutur dia.

Inilah Daftar kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir di tahun 2022:

Selain ketujuh gubernur di atas, berikut ini daftar Kabupaten/Kota yang kepala daerahnya akan menyelesaikan jabatannya pada tahun 2022:

Bupati

1. Mesuji
2. Lampung Barat
3. Tulang Bawang
4. Bekasi
5. Banjarnegara
6. Batang
7. Jepara
8. Pati
9. Cilacap
10. Brebes
11. Kulonprogo
12. Buleleng
13. Flores Timur
14. Lembata
15. Landak
16. Barito Selatan
17. Kotawaringin Barat
18. Hulu Sungai Utara
19. Barito Kuala
20. Banggai Kepulauan
21. Buol
22. Bolaang Mongondow
23. Kepulauan Sangihe
24. Takalar
25. Bombana
26. Kolaka Utara
27. Buton
28. Boalemo
29. Muna Barat
30. Buton Tengah
31. Buton Selatan
32. Seram Bagian Barat
33. Buru
34. Maluku Tenggara Barat
35. Maluku Tengah
36. Pulau Morotai
37. Halmahera Tengah
38. Nduga
39. Lanny Jaya
40. Sarmi
41. Mappi
42. Tolikara
43. Kepulauan Yapen
44. Jayapura
45. Intan Jaya
46. Puncak Jaya
47. Dogiyai
48. Tambrauw
49. Maybrat
50. Sorong
51. Aceh Besar
52. Aceh Utara
53. Aceh Timur
54. Aceh Jaya
55. Bener Meriah
56. Pidie
57. Simeulue
58. Aceh Singkil
59. Bireuen
60. Aceh Barat Daya
61. Aceh Tenggara
62. Gayo Lues
63. Aceh Barat
64. Nagan Raya
65. Aceh Tengah
66. Aceh Tamiang
67. Tapanuli Tengah
68. Kepulauan Mentawai
69. Kampar
70. Muaro Jambi
71. Sarolangun
72. Tebo
73. Musi Banyuasin
74. Bengkulu Tengah
75. Tulang Bawang Barat
76. Pringsewu

Wali kota

1. Banda Aceh
2. Lhokseumawe
3. Langsa
4. Sabang
5. Tebing Tinggi
6. Payakumbuh
7. Pekanbaru
8. Cimahi
9. Tasikmalaya
10. Salatiga
11. Yogyakarta
12. Batu
13. Kupang
14. Singkawang
15. Kendari
16. Ambon
17. Jayapura
18. Sorong

Sosok Komisioner KPU yang Baru Dilantik

Berikut ini 7 sosok anggota KPU yang terpilih setelah uji kelayakan dan kepatutan yang telah diselenggarakan sebelumnya beberapa waktu lalu.

Dari 14 peserta, hanya 7 peserta saja yang menjabat mulai dari 2022 hingga 2027. Berikut Tribun Medan suguhkan ulasan sosok anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terpilih periode 2022 hingga 2027, diantaranya :

1. Betty Epsilon Idroos

Betty Epsilon Idroos lahir di Medan (22 Maret 1979), Ia terpilih sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022 hingga 2027.

Betty merupakan anak kedua dari lima bersaudara, ayahnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Betty merupakan satu-satunya perempuan dalam daftar anggota KPU periode 2022 hingga 2027.

Betty alumni dari SMA Negeri Medan dan melanjutkan pendidikan Institut Pertanian Bogor (IPB) jurusan sosial ekonomi, setelah lulus Ia pun tergabung dengan Demos (Indonesian Centre for Democracy and Human Rights) tahun 2002.

Bagi Betty pendidikan sangat penting hingga Ia pun mengikuti mengikuti Program Magister di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Politik dengan beasiswa IIEF Ford Foundation tahun 2008. 

Ia pun mulai melebarkan sayap ke dunia pemilu, berawal dari mengikuti program-program pemilu lalu di tahun 2010 Ia diundang oleh Kementerian Luar Negeri AS untuk melihat proses pemilu di beberapa negara bagian.

Berbekal pengalamannya di bidang pemilu, Ia pun mendaftar sebagai anggota KPU DKI Jakarta tahun 2013 dan menjabat sebagai anggota Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.

Selain itu, Ia pun mendaftar lagi menjadi anggota KPU DKI Jakarta untuk kedua kalinya dengan jabatan sebagai Ketua KPU DKI Jakarta periode 2018 hingga 2023.

Total Kekayaannya mencapai Rp. 3.280.000.000, Ia juga melaporkan memiliki 1 unit mobil dan 2 sepeda motor yang senilai Rp. 197.800.000 dan memiliki kas sebanyak Rp. 361.987.546 yang dilaporkan kepada KPK sejak 16 Maret 2021.

2. Hasyim Asyari

Hasyim Asyari lahir di Pati ( 3 Maret 1973), adalah pertahana yang kembali terpilih menjadi komisioner KPU.

Hasyim alumni dari Universitas Jendral Soedirman jurusan hukum tahun 1995, Ia menempuh pendidikan di Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai Magister Sains tahun 1998. 

Bagi Hasyim pendidikan sangat penting, hingga Ia pun melanjutkan pendidikan di University of Malaka, Kuala Lumpur Jurusan Sosiologi Politik dan lulus di tahun 2012.

Hasyim pernah menjabat sebagai anggota KPU RI periode 2017 hingga 2022 sebagai pengganti antrawaktu (PAW) periode 2016 hingga 2017.

Ia juga aktif sebagai peneliti di berbagai Lembaga, diantaranya BAPPENAS bidang hukum dan kelembagaan dan berprofesi sebagai dosen.

Selain itu, ia juga menjadi peneliti pada Pusat Kajian Konstitusi di Fakultas Hukum UNDIP, bekerja sebagai dosen di Universitas Diponegoro (UNDIP), dan hingga saat ini menjadi konsultan di Partnership for Governance Reform in Indonesia.

Total Kekayaan senilai Rp. 7.677.000.000 dengan terperinci memiliki 11 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Semarang, Kudus, Rembang, dan Pati senilai Rp. 5.600.000.000.

Ia juga melaporkan memiliki dua unit mobil dan dua sepeda motor dengan estimasi senilai Rp. 307.000.000 dan memiliki harta bergerak lainnya sejumlah Rp. 780.000.000 serta kas Rp. 990.000.000 yang dilaporkan kepada KPK sejak 31Maret 2021.

3.Mochammad Afifudin 

Mochammad Afifudin atau sering disapa dengan Afif lahir di Sidoarjo, Jawa Timur. 

Afif alumni dari Madrasah Aliyah Kegamanaan (MAK) tahun 1998, selanjutnya menempuh pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Ilmu Tafsir Hadis.

Ia juga aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hingga Ia menjabat sebagai Bendahara Umum PB PMII, dan  pernah menjabat sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di UIN Syarif Hidayatullah periode 2000 hingga 2001.

Setelah lulus ia menjadi peneliti di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM UIN), sebagai Lembaga nonstruktural di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selanjutnya ia menempuh pendidikan lagi di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Politik dengan konsentrasi Komunikasi Politik, selanjutnya menempuh pendidikan S-2 di Universitas Indonesia yang aktif 

Total kekayaannya mencapai Rp. 3,9 Milyar yang terdiri dari tiga bidang tanah yang tersebar di Kuningan dan Tangerang Selatan yang bernilai Rp. 3.550.000.000.

Ia juga menyampaikan memiliki dua unit motor seharga Rp. 309.000.000 dan harta bergerak lainnya Rp. 25.000.000 serta memiliki kas setara Rp. 665.898.226.

Afif pun melaporkan terdapat utang sebesar Rp. 619.077.600 sehingga jumlah kekayaannya Rp. 3.930.820.626 yang dilaporkan kepada KPK sejak 15 Maret 2021.

4. Parsadaan Harahap

Parsadaan Harahap yang disapa dengan Parsadaan lahir di Medan ( Juli 1972), menjabat sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Divisi SDM dan Organisasi.

Parsadaan alumni dari SD Budisatrya Medan 1985, lanjut ke SMP Negeri 15 Medan 1988, dan di SMA Negeri 10 Medan 1991.

Setelah lulus dari bangku sekolah, Ia pun melanjutkan pendidikannya mengambil program studi S-1 Universitas Bengkulu jurusan Agronomi dan menempuh pendidikan S-2 di Universitas Bengkulu jurusan Ilmu Administrasi.

Selama kuliah ia pun aktif mengikuti berbagai organisasi dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Universitas Bengkulu periode 1995 hingga 1996, selanjutnya ia pernah menjabat sebagai Ketua umum Cabang Bengkulu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 1996 hingga 1997.

Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 1999 hingga 2001, Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Bengkulu periode 2001 hingga 2005, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat KNPI periode 2005 hingga 2008, dan Ketua Dewan Pengurus Pusat KNPI 2008 hingga 2011.

Ia gemar mengikuti organisasi, hingga saat ini menjabat sebagai Presidium MW KAHMI Provinsi Bengkulu periode tahun 2016 hingga 2021.

Sepak terjang Persadaan di dunia pemilu yang berawal dari menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Bengkulu periode 2003 hingga 2008, Anggota KPU Provinsi Bengkulu Periode 2008 hingga 2012, Ketua KPU Provinsi Bengkulu periode 2011 hingga 2012, dan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu periode 2012 hingga 2017.

Total kekayaannya sebesar Rp. 945.434.378 yang memiliki satu bidang tanah dan bangunan di Bengkulu senilai Rp. 550.000.000, dua unit mobil seharga Rp. 292.500.000, harta begerak lainnya Rp. 160.500.000, serta kas senilai Rp. 195.180.857.

Ia pun melapor memiliki utang sebesar Rp. 252.746.479 yang dilaporkan kepada KPK sejak 26 Maret 2021

5. Yulianto Sudrajat

Yulianto Sudrajat  lahir di Sukoharjo (9 Juli 1973), yang terpilih sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022 hingga 2027.

Yulianto alumni dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Awal karir di bidang kepemiluan ia merupakan wartawan Radar Jember, lalu Ia melanjutkan karirnya sebagai Deputy Branch Manager PT. Tiga Serangkai periode 2003 hingga 2007.

Selanjutnya Ia banting setir menggeluti KPU Provinsi jawa Tengah, hingga berhasil menjabat sebagai Ketua KPU Jawa Tengah sejak 2018.

Total kekayaannya mencapai Rp. 1.262.892.074 dengan rincian memiliki tiga bidang tanah dan bangunan di Sukoharjo dengan estimasi senilai Rp. 1.235.200.000, selain itu ia memiliki dua unit motor senilai Rp. 16.500.000.

Ia juga melaporkan memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp. 4.000.000 serta kas senilai Rp. 67.192.074 dan memiliki utang sebesar Rp. 60.000.000 yang dilaporkan kepada KPK sejak 25 Januari 2021.

6. Idham Holik

Idham Holik merupakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat periode 2022 hingga 2027.

Idham alumni dari Universitas Islam (Unisma) 45 Bekasi, dan melanjutkan pendidikan dengan gelar Magister dan Doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Indonesia.

Semasa kuliah, Ia aktif di Himpinan Mahasiswa Islam (HMI), namanya sudah tidak asing di dunia pemilu pasalnya selama 15 tahun periode 2003 hingga 2018 Idham menjabat sebagai Komisioner KPU Kabupaten Bekasi.

Karirnya semakin bersinar tahun 2013 yang dipercaya menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten hingga 2018.

Total Kekayaannya senilai Rp. 1.262.892.074 dengan perincian memiliki tiga bidang tanah dan bangunan di Sukoharjo dengan estimasi nilai Rp. 1.235.200.000 dan memiliki dua unit motor senilai Rp. 16.500.000.

Ia pun melaporkan memiliki harta bergerak senilai Rp. 4.000.000, memiliki kas senilai Rp. 67.192.074 dan utang sebesar Rp. 60.000.000 yang dilaporkan kepada KPK sejak 25 Januari 2021.

7. August Mellaz

August Melllaz lahir di Surabaya (25 Agustus 1976), adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022 hingga 2027.

August merupakan satu-satunya calon yang terpilih berasal dari luar lingkungan KPU ataupun Bawaslu, Ia alumni dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Nasional Jakarta pendidikan Magister pada program studi Ilmu Politik.

Namanya sudah tidak asing lagi dalam dunia kepemiluan Indonesia, pasalnya Ia sudah aktif di bidang kepemilikan mulai tahun 1999.

Ia aktif membantu pemerintah, KPU, dan DKPP untuk melakukan kajian dan penelitian terhadap isu-isu kepemiluan, Ia dikenal sebagai aktivis kepemiluan dan politik di Indonesia.

August pernah menjabat sebagai Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur, kemudian Ia pernah menjabat sebagai Ketua KIPP Jawa Timur dan pernah menjadi sanksi ahli terkait ambang batas parlemen di Mahkamah Konstitusi.

Menurut akun LinkedIn, August adalah direktur di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dari tahun 2016 hingga saat ini.

Total Kekayaannya sebesar Rp. 2.586.960.345 dengan rincian memiliki dua bidang tanah dan bangunan di Bekasi dengan estimasi senilai Rp. 2.306.500.000, dan memiliki dua unit motor seharga Rp. 22.500.000.

Ia melapor memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp. 20.950.000 serta kas senilai Rp. 237.010.345 yang dilaporkan kepada KPK sejak 25 Januari 2021.

(*/Tribunmedan)

Artikel sebagian telah tayang sebelumnya di Kompas.com dengan judul:101 Kepala Daerah Habis Masa Jabatan pada 2022, Ini Daftarnya Dan Berjudul:Riza Sebut Jokowi Bisa Ubah Aturan agar Ia dan Anies Menjabat sampai 2024