KPK Minta Warga Laporkan Temuan Korupsi Bansos, Jati Diri Pelapor Akan Dirahasiakan
Masyarakat di Sumatera Utara yang menemukan dugaan korupsi bansos silakan melapor lewat aplikasi Jaga.id
Penulis: Satia | Editor: Array A Argus
lihat foto
Dari keterangan masyarakat, DD Sihorbo tahun 2020 senilai Rp 750 juta.
Anehnya, yang dipilih mendapat jatah BLT DD itu hanya 34 keluarga.
Padahal menurut ketentuan perundang-undangan membolehkan 25% DD dialokasikan untuk BLT DD.
Usut punya usut, penentuan ke-34 KK itu dilakukan diam-diam oleh Pemerintah Desa Sihorbo, di bawah komando Kades Muktar Purba, tanpa melalui musyawarah desa.
• Nama Kepling di Siantar Terima BST, Lurah Toba: Bayangkanlah, Kepling Kami Kerjanya Nggak Tetap
"Luar biasa kades kami ini, payah bilang.
Warga yang dia sukai aja yang dimasukkan ke data penerima BLT DD.
Padahal, DD kami masih memungkinkan untuk menampung lebih banyak lagi (keluarga penerima BLT)," keluh seorang warga yang enggan menyebut namanya, Senin (1/6/2020) sore.
• Demi Bansos Rp 600 Ribu, Penerima BST Kemensos tak Jaga Jarak, Antre di Kantor Pos Membeludak
Sementara itu, Ketua BPD Desa Sihorbo, Saima Sihite menuturkan, peristiwa berawal saat Desa Sihorbo menggelar musyawarah desa khusus (Musdesus) pada bulan Mei 2020 lalu.
Hasilnya, ditetapkan 107 keluarga penerima BLT DD.
Belakangan, data calon penerima BLT DD tersebut dirombak, lantaran ada di antaranya menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos.
"Saat BST disalurkan, 73 dari 107 calon penerima BLT DD menerima BST.
Sehingga 73 orang itu kami keluarkan dari data yang 107 calon penerima BLT DD, kami ganti dengan yang lain.
Artinya, setelah perubahan data, jumlah penerima BLT yang diusulkan tetap 107," tutur Sihite.
• Sudah Didata Tapi Tak Dapat Rp 600 Ribu, 11 KK Terdampak Covid-19 di Samosir Keluhkan BST
Tiba-tiba, pada Kamis tanggal 28 Mei 2020, nama penerima BLT yang diumumkan cuma 34 orang.
"34 orang itu adalah usulan awal, sebelum data 107 calon penerima BLT DD dirombak gara-gara ada 73 yang ternyata mendapat BST," kata Sihite.
Sihite mengatakan, pihaknya sempat mempertanyakan hal itu kepada Pemerintah Desa Sihorbo.
Mereka heran, pada berita acara rapat terkait 34 nama penerima BLT DD, ada tanda tangan Ketua BPD Desa Sihorbo berstempel.
Diduga, oknum di Pemerintahan Desa Sihorbo memalsukan tanda tangan Ketua BPD Desa Sihorbo.
• Bantuan Sosial Tunai (BST) Nenek Tua (60) Ditilep Aparat Desa di Humbahas
"Hari Minggu kemarin, kami rapat. Sekdes hadir.
Saat ditanyai, Sekdes menunjukkan berita acara penentuan 34 keluarga penerima BLT itu.
Sudah ada tanda tangan Ketua BPD berstempel.
Makanya kami heran. Ketua BPD tidak pernah hadir ke rapat itu dan menandatangani sebagai tanda menyetujui.
Padahal stempel belum ada sama kami," ujar Sihite.
• Didatangi Kades dan Kadus, Camat Buntu Pane Benarkan Perbedaan Data Penerima Bantuan BST Kemensos
Sihite menambahkan, mereka terus mengupayakan 107 keluarga yang diusulkan tersebut menerima BLT DD.
"Kabarnya, kami besok rapat dengan pemerintah desa, membahas masalah ini," pungkas Sihite.
Tribun Medan telah mencoba menemui Kades Sihorbo, Mukhtar Purba.
Sayangnya gagal. Dicari di rumah dan kantornya, Kades tidak di tempat. Ditelepon, tidak masuk.
Sementara itu, Camat Siempat Nempu, Landong Napitu mengatakan, dirinya telah memerintahkan Pemerintah Desa Sihorbo untuk kembali menggelar musdesus hari ini, Selasa (2/6/2020).
"Saya sudah dengar masalah itu. Saya hadir kok saat penyaluran BLT DD terhadap 34 warga Desa Sihorbo belum lama ini.
Intinya, warga keberatan karena banyak yang tidak dapat BLT DD, padahal layak.
Makanya, besok kami gelar musdesus untuk membahasnya," ujar Landong.
Landong meminta masyarakat Desa Sihorbo untuk tetap tenang dan sabar.(cr16)
